SIMBOLIS: DPRD Provinsi Kalsel saat mengantarkan sejumlah pengurus AKSI ke BPH Migas Jakarta - Foto Dok |
BORNEOTREND.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel bergerak cepat tanggapi aksi massa menuntut penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi awal bulan lalu.
Salah satunya adalah dengan mendampingi perwakilan dari massa aksi yang menamakan diri sebagai Aspirasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI), untuk bertandang ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Jakarta, mengantarkan surat rekomendasi pengajuan penambahan kuota BBM yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK.
Ada pun yang ditunjuk mewakili DPRD Provinsi Kalsel untuk mendampingi AKSI ke BPH Migas Jakarta, adalah Wakil Ketua komisi III DPRD Provinsi Kalsel H. M. Rosehan N.B.
”Pertemuan tadi berjalan lancar, saya mengapresiasi BPH Migas banyak memberikan solusi-solusi yang disampaikan sehingga membuat perwakilan AKSI merasa puas, termasuk diantaranya tadi menawarkan Fuel Card untuk angkutan yang menerima subsidi, sehingga dapat mencegah pelangsiran terjadi lagi,” jelas H. M. Rosehan N.B, Jumat (5/11/2021).
Sementara itu, Perwakilan dari BPH Migas I Ketut Gede Aryawan menyambut baik kedatangan rombongan Dewan bersama perwakilan sopir. Dirinya berjanji akan mempelajari kembali permohonan Kalsel untuk penambahan kuota BBM.
”Sementara ini kuota BBM Kalsel saat ini baru terpakai 81%, nanti akan kita pelajari lagi untuk pembagian kuota BBMnya diakhir tahun, apakah layak untuk ditambah ditahun depan,” tambahnya.
Dilain pihak, Koordinator AKSI Wahyu mengatakan, pihaknya merasa puas dengan pertemuan dengan BPH Migas yang dimediasi oleh DPRD Provinsi Kalsel.
”Kali ini kami mendapatkan kesempatan yang bagus sekali untuk bersuara, semua aspirasi kami akhirnya bisa langsung kami utarakan dihadapan Koordinator pengaturan BBM BPH Migas,” tukasnya.
Sumber: Rilis DPRD Provinsi Kalsel