50 Persen Konflik Agraria Terjadi di Sektor Perkebunan Sawit

Ilustrasi. Perkebunan kelapa sawit.
(Foto: nett)

 

BORNEOTREND.COM - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terdapat 74 kejadian konflik agraria di sektor perkebunan dengan luas 276.162,052 hektare. Jumlah korban yang terdampak mencapai 23.531 KK.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika mengatakan dari jumlah itu, lebih dari 50 persen di antaranya konflik terjadi di sektor perkebunan sawit.

Rinciannya, 59 kejadian di perkebunan sawit, kelapa 4 kejadian dan karet 3 kejadian. Masing-masing satu kejadian terjadi di perkebunan tebu, bawang, atsiri dan sengon.

"Dari 74 kejadian konflik tersebut, 59 atau 80 persen kasus terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006,06 hektare," kata Dewi dalam Catatan Tahunan KPA dikutip Kamis (6/1).

Ia menyebut sektor perkebunan selalu menempati posisi teratas penyumbang konflik agraria di Indonesia. Jika ditarik ke belakang dalam 1 dekade terakhir (2012 -2021), sektor perkebunan juga menjadi penyebab konflik agraria tertinggi setiap tahunnya.

"Kecuali pada tahun 2014 perkebunan di posisi ke-2 setelah sektor infrastruktur," kata dia.

KPA menilai data itu menunjukkan tidak ada perubahan orientasi pengalokasian tanah dalam membangun perkebunan kepada masyarakat marjinal dalam wadah-wadah badan usaha bersama seperti koperasi.

Selain itu, menunjukkan juga tidak adanya usaha sungguh-sungguh pemerintah dalam merubah praktik bisnis perkebunan. Padahal, Dewi menilai upaya itu bisa dilakukan dengan mencabut izin dan hak usaha perkebunan yang berdampak buruk.

"Usaha-usaha perkebunan yang menjalankan usaha yang buruk seperti perampasan tanah, kekerasan dan perusakan lingkungan," ujarnya.

Ia menyebut, tingginya konflik di sektor perkebunan sawit juga membuat pihaknya bertanya-tanya terkait efektifitas moratorium. Sebab, perkebunan sawit selalu menjadi biang keladi konflik dan kekerasan agraria yang masif.

Terkahir, ia juga menilai pemerintah tidak mempunyai terobosan dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga, kejadiannya selalu berulang.

"Ketiadaan langkah terobosan penyelesaian konflik pada sektor perkebunan yang dapat menjadi kerangka menyeluruh dalam penyelesaian konflik agraria di sektor perkebunan," ucap dia.

Sumber: nett