-picsay.jpg)
 |
| Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi pembangunan IKN baru, beberapa waktu lalu. (Foto: nett) |
BORNEOTREND.COM - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya menggelar pemilu tingkat nasional dan tanpa pemilu kepala daerah maupun pemilihan calona anggota legislatif lokal. Hal itu diklaim sesuai dengan UUD 1945.
"Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional," demikian bunyi Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Wendy Tuturoong mengonfirmasi hal tersebut. Wendy mengatakan tidak adanya DPRD di Nusantara merupakan sifat 'kekhususan' dari Pemerintah Daerah Khusus IKN.
"Basis kekhususannya itu ada di konstitusi pasal 18B ayat 1: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang," kata Wendy kepada wartawan, seperti dikutip CNN Indonesia.
Di samping perspektif hukum tata negara, lanjutnya, UU IKN juga akan mempertimbangkan perspektif pengelolaan ibu kota modern yang disebut 'City Manager'. Model pemerintahan ini yang bakal memfokuskan Kepala Otorita IKN mengelola kota modern secara efektif.
"Artinya di samping mempertimbangkan teks (dengan argumen hukum yang sudah disebut di atas), UU IKN juga mempertimbangkan konteks. Perspektif atau paradigma baru berdasarkan kajian-kajian terkini," jelasnya.
"Supaya Kepala Otorita memfokuskan energinya untuk menangani kompleksitas kota modern. Jangan terlalu diberikan beban lain-lain lagi. Dan ini yang saya bilang mengadopsi perspektif baru," tuturnya.
Sebagai informasi, Kepala Otorita IKN Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus IKN yang berkedudukan setingkat menteri. Pemilihan Kepala Otorita beserta wakilnya ini akan ditunjuk langsung oleh Presiden.
"Otorita Ibu Kota Nusantara dipimpin oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," bunyi pasal 9 ayat (1) UU IKN.
Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik mekanisme penunjukan langsung pemimpin IKN oleh Presiden. Pasalnya, itu dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) dan (4) UUD 1945.
Ayat (3) menyatakan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."
Ayat (4) menyebut "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."
"Fraksi PKS jelas menolak konsep ini karena penyelenggaraan pemerintahan daerah tanpa adanya kelembagaan DPRD tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 tetapi juga akan melahirkan otoritarianisme di Ibu Kota Negara," menurut Fraksi PKS di DPR dalam keterangannya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR MF Nurhuda Yusro meminta Presiden tak menunjuk menterinya menjadi Kepala Otorita IKN.
"Saya kira janganlah. IKN kan proyek besar, harus fokus mengurusnya," kata dia dalam keterangannya, Senin (21/2).
Lagi pula, menurut Nurhuda, Presiden juga telah memiliki kriteria sosok calon Kepala Otorita IKN, seperti memiliki latar belakang arsitek. Selain itu, katanya, tak ada kriteria rangkap jabatan bagi calon Kepala Otorita IKN.
Beberapa nama yang beredar sebagai calon Kepala Otorita IKN antara lain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mantan Menristek Bambang Brodjonegoro, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Tumiyono, Abdullah Azwar Anas, belakangan juga ada nama Bambang Susantono.
"Serahkan ke presiden. Saya percaya dengan kredibilitas presiden yang berpengalaman pasti akan menunjuk orang yang tepat, berintegritas dan terpercaya (trusted worthy person)," lanjut Nurhuda.
Sebelumnya, Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyebut jabatan Kepala Otorita IKN bisa dirangkap pyang saat ini masih menjabat. Baidowi bilang, status otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian.
"Maka, jabatan kepala Otoritas IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian. Namun hal itu tergantung pilihan dari presiden," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (21/2).
Editor: Khairiadi Asa
