 |
| KUNJUNGAN: Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj. Mariana, S.AB, MM bersama Komisi I saat melakukan kunjungan kerja ke Pemkab Tapin - Foto Dok |
BORNEOTREND.COM- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel Hj. Mariana, S.AB, MM memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin agar dapat menerapkan aplikasi belanja langsung (Bela) pengadaan barang dan jasa (PBJ) secara digital.
Hal itu disampaikan saat dirinya bersama Komisi I DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin terkait penggunaan aplikasi bela PBJ di wilayah Kalsel, Selasa, (1/3/2022) di Aula Tamasa Kantor Baru Bupati Tapin.
“Kami mengapresiasi kinerja Pemkab Tapin, khususnya pengadaan barang dan jasa yang terus meningkat. Namun juga ada beberapa kendala yang harus disempurnakan, seperti penyediaan aplikasi belanja langsung pengadaan barang dan jasa yang belum ada di Tapin. Kami tentunya akan mendukung sepenuhnya upaya penyediaan aplikasi tersebut,” tutur srikandi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Senada, Ketua Komisi I Hj. Rachmah Norlias mengharapkan Pemkab Tapin dapat membuat aplikasi bela PBJ seperti di kabupaten Barito Kuala (Batola) dan kabupaten Tabalong serta daerah lainnya di Provinsi Kalsel.
“Aplikasi yang harus dibuat oleh Pemda Tapin seperti aplikasinya LIMAU di Batola maupun Langsat di Tanjung. Jadi ada hal-hal khusus yang harus dikembangkan di kabupaten Tapin,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Terpisah, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Tapin Ihya Innal Akrimullah mengakui adanya kendala yang dihadapi terkait penyediaan aplikasi bela PBJ. Namun dirinya telah menyusun langkah-langkah secara bertahap dalam hal penyiapan SDM, sarana dan prasarana lainnya.
“Mudah-mudahan ke depannya dengan langkah-langkah yang kita susun mendapat dukungan penuh. Kami juga mengharapkan kunjungan ini jadi momentum perbaikan PBJ Tapin,” bebernya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Bagian PBJ dari Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel Khairil Anwar juga mengajak seluruh Pemerintah Kabupaten Kota se Kalsel untuk sesegeranya melaksanakan digitalisasi pengadaan supaya lebih akuntabel, cepat dan transparan, dengan memanfaatkan aplikasi Bela PBJ yang merupakan aplikasi dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
“Kami tidak menutup kemungkinan bagi kabupaten dan kota yang ingin membuat aplikasi sendiri seperti di Tala atau HSS. Intinya belanja langsung pengadaan ini bisa terdigitalisasi. Itu harapan kami,” pungkasnya.
Sumber: Rilis DPRD Kalsel