Pemkab Balangan Laksanakan Rakor Untuk Kendalikan Inflasi Daerah

RAKOR: Sejumlah SKPD lingkup Pemkab Balangan menghadiri rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi di daerah – Foto Dok

BORNEOTREND.COM – Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk mengendalikan inflasi di daerah sampai pada tingkat desa sesuai Kepmendesa PDTT Nomor 97 Tahun 2022, Senin (12/9/2022). 

Rakor yang digelar di Aula Benteng Tundakan ini dipimpin langsung oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Rudiansyah Sofyan dan dihadiri oleh sejumlah SKPD terkait beserta anggota tim pengendalian inflasi.

Kabag Ekonomi dan SDA, Mahlianor yang turut hadir dalam acara ini menjelaskan, rakor kali ini merupakan kegiatan lanjutan dari rakor sebelumnya, dimana kali ini tim mempertajam konsep kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD terkait pengendalian inflasi di daerah.

"Kami membahas penajaman konsep penggunaan 30 persen Anggaran Dana Desa, BANSOS/BTT/BLT/Bantuan Ketahanan Pangan dan refocusing 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk pengendalian inflasi daerah Kabupaten Balangan, serta membahas isu-isu strategis lainnya," ungkap dia. 

Mahlianor menyampaikan bahwa program kegiatan pengendalian inflasi ini bersinergi dengan program kegiatan yang ada di SKPD. Jadi masing-masing SKPD yang tergabung dalam tim ini menyusun rencana aksi dan mengalokasikan anggaran untuk program yang akan dilaksanakan. 

"Untuk kegiatan rencana aksi pengendalian inflasi daerah ini kami serahkan ke SKPD masing-masing anggota tim untuk menyusun dan melaksanakannya. Selanjutnya dari pelaksanaan program kegiatan tersebut harus disampaikan realisasi pelaksanaan program kegiatannya ke bagian ekonomi dan akan diolah kembali serta dilaporkan ke TPID Provinsi dan Pusat pada Triwulan 4," katanya. 

Menurutnya saat ini masing-masing SKPD terkait sedang menyusun rencana aksi/program kegiatan untuk pengendalian inflasi daerah untuk empat bulan ke depan guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok penting (bapokting) sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. 

"SKPD yang terlibat dan sangat terkait dengan pengendalian inflasi daerah ini di antaranya Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan dan Dinas PU," ungkapnya. 

Ia mengharapkan dengan adanya rakor ini, rencana aksi dari program kegiatan masing-masing SKPD terkait dapat terarah dan tepat sasaran sehingga benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat atau pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga BBM tersebut terutama bagi masyarakat miskin.

Penulis: Sri Mulyani