Sekda Pulpis Minta Tiga OPD Percepat Pelaksanaan Program Tekan Inflasi

 

WAWANCARA: Sekda Pulpis Tony Harisinta - Foto Dok

BORNEOTREND.COM- Sekretaris Daerah (Sekda) Pulang Pisau (Pulpis) Tony Harisinta meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten setempat, agar segera melaksanakan program untuk mengendalikan dan menekan inflasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

"Untuk program ini pemerintah setempat mengalokasikan pergeseran anggaran di APBD Perubahan sebesar Rp1 miliar," kata Tony.

Ada 3 OPD di Pulang Pisau yang mendapatkan tambahan anggaran, yakni Dinas Sosial, Dinas Perhubungan dan Dinas Disperindagkop dan UMKM. Untuk melaksanakan program menekan inflasi ini, pemerintah setempat telah mengalokasikan dana dua persen dari transfer umum sesuai arahan pemerintah pusat.

Dia mengatakan, Pemkab bahkan bisa mengalokasikan 4,8 persen yang totalnya melampaui dari petunjuk pemerintah pusat, dan untuk mempertajam ditambahkan lagi pergeseran anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp1 Miliar.

"Dalam penentuan program untuk mengendalikan inflasi, pemerintah setempat juga meminta saran dan pendapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait apa saja yang dilakukan, agar inflasi di kabupaten setempat tidak mengalami kenaikan," tambahnya.

Hasilnya disepakati beberapa program untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM diantaranya Rp200 Juta dialokasikan untuk bidang transportasi salah satunya dengan subsidi tarif kepada para pemilik jasa feri penyeberangan agar tidak terjadi kenaikan tarif dalam beberapa bulan ke depan.

"Secara teknis masih dikaji oleh Dinas Perhubungan bagaimana dalam pelaksanaannya nanti para pemilik feri penyeberangan tidak menaikkan tarif," timpalnya lagi.

Dirinya mengatakan selain kepada Dinas Perhubungan, pemerintah setempat juga menambahkan anggaran sekitar Rp400 Juta ditambah dengan anggaran sebelumnya yang totalnya mencapai Rp800 Juta di Disperindagkop dan UMKM. Anggaran tersebut untuk melaksanakan pasar murah dan operasi pasar guna meringankan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, dilihat mana-mana komoditi yang perlu dibantu dan menjadi kebutuhan masyarakat.

"Untuk Dinas Sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp200 Juta pada program bantuan langsung tunai kepada masyarakat, mengakomodir khusus masyarakat yang tidak tercover bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," tukasnya.

Sumber: Nett