Bamsoet: Tak Boleh Ada Politik Identitas Jelang Pemilu 2024

PEMILU DAMAI: Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua elemen bangsa menjadikan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebagai pesta demokrasi yang aman, damai - Foto Net.

BORNEOTREND.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua elemen bangsa menjadikan Pemilu, Pilpres dan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024 sebagai pesta demokrasi yang aman, damai. Ia berharap pesta demokrasi tidak menjadi pemecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Menurut Bamsoet, koalisi partai politik yang dibangun juga harus mampu menjaga kesejukan atmosfer politik selama proses pesta demokrasi berlangsung.

"Saya sangat mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta antar politisi agar tidak saling menjatuhkan dan menjaga persaingan tetap sehat. Begitu juga dengan partai politik agar mampu menahan diri serta menjaga rivalitas secara sehat," kata Bamsoet usai menghadiri HUT Perindo ke-8 di Jakarta, Senin (7/11/2022).

"Sehingga, massa di akar rumput tidak terpecah belah akibat konflik yang terjadi antar politisi ataupun partai politik karena beda pilihan. Saling memuji, seperti kata presiden Jokowi adalah pilihan terbaik, agar suasana lebih adem," imbuhnya.

Ketua DPR RI ke-20 itu menegaskan tidak boleh ada lagi politik identitas yang membentuk polarisasi di tengah masyarakat. Partai politik, kata Bamsoet, boleh bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia.

Kita tidak boleh membiarkan berkembangnya kembali politik identitas yang dapat menyulut permusuhan serta mengancam persatuan dan keutuhan bangsa. Kalau ada yang bawa-bawa nama agama, kelompok ras, tugas kita bersama untuk segera mencegahnya," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menggarisbawahi politik identitas telah memberikan dampak negatif. Akibatnya, karena berbeda haluan politik, antar masyarakat bermusuhan, tokoh agama dihujat, petinggi parpol dicaci maki, presiden dan lembaga negara sebagai simbol kedaulatan negara juga dilecehkan.

"Karena itu sudah saatnya kita harus berani mengatakan secara tegas, selamat tinggal politik identitas. Persoalan agama, suku, ras itu sudah lewat, kita sudah merdeka. Sekarang bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu dengan baik," ujar Bamsoet.

Sumber : detik.com