Bantu Pemetaan Daerah Pemilihan, Kemendagri Serahkan Data Toponimi dan Batas Wilayah Baru ke KPU

BANTU KPU: Kemendagri serahkan data Toponimi dan Batas Daerah untuk pemilu 2024 - Foto Net.

BORNEOTREND.COM - Jelang Pemilu 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Toponimi dan Batas Daerah, di Hotel Grand Horison Serpong, Tangerang, Kamis (10/11/2022).

Hampir 500 pejabat daerah yang mewakili provinsi dan daerah, hadir dalam rakornas tersebut. Mulai dari empat gubernur, 2 wakil gubernur, 75 bupati, 15 wali kota, sehingga total ada 471 peserta yang hadir dalam rakornas tersebut.

KPU yang diwakili oleh Komisioner Idham Holik, menerima langsung hasil Toponimi dan Batas Wilayah untuk kepentingan sebaran logistik Pemilu 2024. Dokumen itu diberikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipu.

"Beberapa bulan yang lalu kami diminta oleh KPU terkait pelaksanaan Pemiu 2024, terkait Toponimi dan Batas Wilayah, baik itu di desa ataupun kecamatan. Nah hari ini yang kita lakukan penyerahan hasil finalnya," ungkap Wamendagri, John Wempi Wetipu.

Menurut dia, setelah ini, tidak akan ada lagi proses verifikasi kewilayahan ataupun batas wilayah sampai pelaksanaan pemilu di 14 Februari 2024 hingga pilkada serentak di November 2024. Barulah setelah itu, akan ada proses kodefikasi kembali daerah pemekaran itu.

"Data inilah yang juga membantu teman-teman di KPU, supaya melakukan pemetaan Daerah Pemilihan," ungkap John Wempi.

Untuk saat ini, Kemendagri telah mengesahkan, penambahan desa sebanyak 305, lalu menambah 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 3 provinsi. Yakni Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Rakornas ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan seluruh pemangku kepentingan ihwal pentingnya toponimi dan batas daerah sehingga lekas terwujud.

Sumber : liputan6.com