Mendagri ke Kepala Daerah: Masalah Inflasi Harus Menjadi Isu Prioritas

MASALAH INFLASI: Penanganan inflasi harus menjadi prioritas seluruh kepala daerah di Indonesia - Foto Net.

BORNEOTREND.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, penanganan inflasi harus menjadi prioritas seluruh kepala daerah di Indonesia.

Karena itu, dia meminta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan stakeholder terkait menjadi leading sector penanganan inflasi, sebab hal itu juga menjadi atensi Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Sesuai arahan Bapak Presiden kepada kami langsung dan mungkin juga kepada Bapak Kepala Badan Pangan, Kepala BPS, dan teman-teman menteri lainnya agar masalah pengendalian inflasi ini menjadi masalah yang harus menjadi isu prioritas kita semua," kata Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022).

1. Perlu sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah untuk tangani inflasi

Tito menjelaskan, dunia mengalami inflasi, tak terkecuali Indonesia, akibat ketidapastian global yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, ketegangan politik dan perang ekonomi.

Untuk itu, kata dia, kondisi ini perlu ditangani secara serius dengan sinergisitas yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seperti saat penanganan pandemik COVID-19.

"Bapak Presiden menginginkan agar penanganan pengendalian inflasi, selain dilaksanakan di tingkat pusat, juga daerah. Kita mengelolanya seperti kita me-manage pandemi COVID-19, yaitu dilaksanakan rapat mingguan, evaluasi mingguan setiap daerah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis Kemendagri.

2. Koordinasi rutin pusat dan daerah mampu tekan angka inflasi

Dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan secara mingguan itu, selain menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan data terkini soal angka inflasi dan penanganannya, kepala daerah juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan upaya yang telah dilakukan dalam menekan inflasi.

Selain itu, daerah yang memiliki angka inflasi yang relatif tinggi juga diberikan kesempatan untuk berkonsultasi agar diketahui kendala dan sumber masalahnya, sehingga dapat dicarikan solusi bersama.

Menurut Mendagri, Rapat Koordinasi rutin yang dilakukan secara mingguan sejak Oktober 2022 itu mulai menunjukkan hasil yang cukup positif. Berdasarkan data BPS, tercatat angka inflasi pada November 2022 mencapai 5,42 persen secara year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya, yakni pada Oktober 2022 angka inflasi tercatat 5,71 persen. Meski begitu, Mendagri terus mengajak kepala daerah untuk tetap menjadikan isu inflasi sebagai prioritas.

"Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini kerja sama kita semua, oleh karena itu kita konsisten tetap laksanakan rapat koordinasi mingguan ini," ujarnya.

3. Upaya-upaya yang dilakukan pemda untuk tangani inflasi

Berdasarkan simpulan hasil monitoring dan evaluasi (monev) Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), jumlah Pemda yang melakukan sembilan upaya pengendalian inflasi pada minggu pertama di Desember 2022 (per 5 Desember) adalah sebagai berikut:

Pertama, sebanyak 361 daerah telah melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan tersedianya kebutuhan. Kedua, 310 daerah dilaporkan telah melaksanakan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Ketiga, 188 daerah telah melakukan upaya untuk menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting lainnya.

Keempat, 211 daerah diketahui telah melaksanakan pencanangan gerakan menanam. Kelima, 380 daerah telah melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait. Keenam, 326 pemda diketahui sudah melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.

Ketujuh, 242 daerah telah melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Kedelapan, 202 pemda telah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi. Terakhir, kesembilan, 166 daerah telah memberikan bantuan transportasi dari APBD.

Sumber : idntimes.com