Pemda Diminta Wujudkan Data Mumpuni Untuk Dorong Daya Saing Ekonomi Daerah

DATA MUMPUNI: Pemerintah daerah di berbagai tingkatan diharapkan dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang efektif guna mewujudkan pengumpulan serta analisis data yang mumpuni - Foto Net.


BORNEOTREND.COM - Pemerintah daerah di berbagai tingkatan diharapkan dapat membangun kolaborasi dan sinergi yang efektif guna mewujudkan pengumpulan serta analisis data yang mumpuni dalam rangka membangun daya saing ekonomi yang berkelanjutan bagi setiap daerah. Pengukuran indeks daya saing daerah berkelanjutan akan mudah apabila data yang ada di Satu Data Indonesia sudah lengkap.


"Data memang masih menjadi tantangan. Karena, tidak semua daerah mempunyai sumber daya untuk melengkapi data. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua," kata Koordinator Penelitian dan Pengukuran Riset, Teknologi dan Inovasi Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Yudi Widayanto di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (1/12/2022).

 


Menurutnya, basis data yang dimulai dari satuan pemerintahan terkecil yaitu desa, akan sangat berpengaruh terhadap daya saing. "Tanpa adanya data, bagaimana kita mau mengukur daya saing? Tanpa ada penyediaan data yang baik, bagaimana kita mau melihat cerminan daya saing itu sendiri? Karena saat ini semua bergantung kepada data. Jika data berkualitas, presisi dan jujur, maka akan berdampak pada output kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran," ujarnya.

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, upaya mencapai keberlanjutan ekonomi di daerah membutuhkan pelembagaan dan pembudayaan, multi years budgeting, hingga pembinaan dam pengawasan.

"Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten," kata Safrizal di Jakarta, Kamis (1/12).

Lead Konsorsium Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) Herman Suparman mengemukakan, indeks tersebut diharapkan menjadi salah satu referensi dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di daerah, khususnya di tingkat kabupaten.

"Indeks ini sifatnya bukan self-assessment artinya daerah tidak menilai diri sendiri. Tim indeks menyusun desain riset dan mengumpulkan data untuk berbagai indikator sebagai turunan pilar keberlanjutan. Dari data tersebut diperoleh gambaran pencapaian kinerja daerah yang tercermin dalam peringkat daya saing," jelas Herman.

Selama hampir setahun, tim mengumpulkan data dari 415 kabupaten seluruh Indonesia. Indikator yang digunakan antara lain; kualitas lingkungan, manajemen sumber daya lingkungan, resiliensi lingkungan, daya dukung ekonomi berkelanjutan, kemampuan keuangan daerah, ekosistem investasi, ketersediaan infrastruktur ekonomi, ketenagakerjaan, keunggulan SDM, kesetaraan gender, kondusivitas keamanan, ketersediaan infrastruktur sosial, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan keberlanjutan.

IDSDB diusung dengan semangat kolaborasi multipihak oleh mitra pembangunan dengan komite pengarah yang terdiri atas unsur pemerintah nasional, asosiasi pemerintah daerah, akademisi dan lembaga riset.

Hasil Indeks ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan metode pengukuran dan kerangka kebijakan daya saing daerah, berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan perencanaan daerah dan memberi inspirasi dalam rangka meningkatkan daya saing, menjadi sumber informasi dan referensi bagi pelaku usaha, serta memperkaya materi kerja dalam advokasi perbaikan tata kelola ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Tercatat, 7 pemerintah daerah kabupaten meraih apresiasi atas pencapaian dalam Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan. Daerah tersebut dinilai memiliki pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek pilar lingkungan lestari, ekonomi berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata Kelola berkelanjutan.

Ketujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Badung, Trenggalek, Klungkung, Malinau, Kutai Kartanegara, Sukoharjo, dan Sanggau. Kabupaten Badung, Trenggalek, dan Klungkung berturut-turut menempati peringkat pertama, kedua, dan ketiga dari seluruh kabupaten di Indonesia dalam pencapaian pilar keberlanjutan secara keseluruhan.

Adapun Kabupaten Malinau mendapat apresiasi Inspirasi Lingkungan Lestari, Kutai Kartanegara Inspirasi Ekonomi Berkelanjutan, Sukoharjo Inspirasi Inklusi Sosial, Sanggau memperoleh Inspirasi Tata Kelola. Daerah-daerah tersebut mencetak nilai tertinggi berkat program dan pencapaian di masing-masing pilar.

Sumber : merdeka.com

 
Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال