-picsay.jpg)
 |
| KONSULTASI PUBLIK: Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) RKPD Tanah Bumbu tahun rencana 2024 dihadiri Kepala SKPD, Perusahan, BUMD, swasta, serta stakeholder – Foto Dok |
BORNEOTREND.COM – Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu tahun rencana 2024 digelar di Gedung Mahligai Bersujud, Jumat (3/2/2023).
Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar saat membuka forum secara virtual menyampaikan rencana awal RKPD 2024 ini merupakan amanah peraturan perundang-undangan terkait perencanaan untuk menetapkan arah pembangunan yang akan dicapai di tahun 2024.
Dia meminta perencanaan yang disusun hendaknya berbasis pada permasalahan-permasahan yang aktual di Kabupaten Tanah Bumbu seperti infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya.
Zairullah kemudian mengingatkan peserta forum untuk membahas hal-hal yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo kepada Kepala Daerah dan Forkopimda pada Rapat Koordinasi Nasional beberapa waktu lalu.
Beberapa arahan Presiden tersebut adalah kemiskinan, menjaga inflasi, pertumbuhan ekonomi, penanganan stunting dan sejumlah isu lainnya.
“Beberapa arahan Presiden ini adalah masalah-masalah yang memang setiap tahun menjadi prioritas dalam RKPD di setiap daerah, tentu sesuai dengan ciri khas dan potensi yang ada di wilayah masing-masing,” katanya.
Bupati kemudian meminta agar potensi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu ditingkatkan secara optimal agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta beberapa isu strategis lainnya yang menjadi fokus utama dan prioritas pemerintah daerah.
“Targetnya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Sekda H Ambo Sakka menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang hadir yang telah bekerja keras dalam penyusunan Ranwal RKPD 2024.
“Mudah-mudahan forum ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, Andi Anwar Sadat memaparkan, RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaannya, dan lainnya.
Dia menilai, RKPD ini memiliki kekuatan yang sangat penting dikarenakan akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Kegiatan yang digelar Bappedalitbang ini diikuti Forkopimda, DPRD, Sekda secara virtual, seluruh Kepala SKPD, Perusahan, BUMD, swasta, serta stakeholder lainnya.
Penulis: Jack
