PDIP soal Desakan Kepala BRIN Dicopot: Itu Akibat Proporsional Terbuka

 

OPINI: Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto -Foto dok news.detik.com

BORNEOTREND.COM- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons desakan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko dicopot. Hasto mengatakan hal itu terjadi karena masing-masing anggota dewan memiliki program di daerah pemilihan (dapil)-nya, sedangkan BRIN memiliki keterbatasan anggaran.

Kondisi ini, menurut Hasto, adalah salah satu contoh akibat sistem proporsional terbuka. Hasto menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Dewan Pengarah BRIN, juga telah mendengar desakan dari Komisi VII DPR RI tersebut.

"Ya sudah (Bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).

Hasto mengatakan ada banyak program kerja di BRIN yang belum dipublikasikan. Oleh sebab itu, dia menuturkan saat ini Fraksi PDIP di DPR tengah melakukan konsolidasi terkait desakan pencopotan Kepala BRIN.

"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," ujarnya.

"Karena itulah kami sudah menugaskan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris Fraksi Mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," sambungnya.

Komisi VII DPR sebelumnya merekomendasikan pemerintah untuk mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Tak hanya itu, komisi ini juga meminta BPK melakukan audit khusus terkait pagu anggaran BRIN.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat membacakan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Laksana Tri Handoko di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Komisi VII DPR menghasilkan dua poin kesimpulan.

"Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk dilakukannya audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN tahun anggaran 2022 oleh BPK RI," demikian kesimpulan rapat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan Kepala BRIN yang dibacakan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, Selasa (31/1/2023).

"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN RI mengingat berbagai permasalahan BRIN yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," imbuhnya.

Sumber: news.detik.com