 |
| KOALISI 2024: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri acara Haul ke-12 pendakwah kondang KH Zainuddin MZ di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam -Foto dok nasional.kompas.com |
BORNEOTREND.COM- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons soal sikap PDI-P yang menutup pintu koalisi dengan bakal koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
AHY meminta media bertanya kembali alasan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyatakan sikap partainya seperti itu.
"Hehehe, ditanyakan saja ke beliau (Hasto) langsung ya," kata AHY singkat, ditemui usai menghadiri acara Haul ke-12 Zainuddin MZ, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023) malam.
AHY tak mau lagi mengomentari lebih lanjut soal sikap PDI-P.
AHY lalu meninggalkan awak media dan lokasi Haul.
Sebelumnya diberitakan, Hasto Kristiyanto memastikan bahwa partainya tidak akan membangun kerja sama politik dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Hasto ketika ditanya sikap PDI-P akan berkoalisi dengan partai politik mana.
"Bergabung dengan koalisi. Itu maksudnya bergabung dengan koalisi yang tidak mengusung antitesa Pak Jokowi, sehingga kami jelas berbeda dengan Nasdem, Demokrat, PKS yang telah mengusung Bapak Anies Baswedan," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/2/2023).
Hasto mengatakan, PDI-P akan membangun kerja sama politik dengan partai yang memiliki semangat gotong royong.
Kembali ditanya alasan mengapa PDI-P enggan berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, Hasto kembali menyinggung capres yang diusung koalisi tersebut.
"Ya karena faktor-faktor antitesa Pak Jokowi, tidak mungkin (PDI-P) bergabung," ujarnya.
Hasto mengungkapkan, PDI-P melihat sosok Anies yang dinilai tidak melanjutkan kepemimpinan di Jakarta sebelumnya yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi).
Ia bahkan meminta persetujuan Ketua DPP PDI-P yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, untuk mengamini penilaian itu.
"Karena kita lihat, dari Jakarta, tidak ada kesinambungan. Ini Mas Djarot saksinya, mana ada kesinambungan. Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar, karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil," kata Hasto.
Sumber: nasional.kompas.com