Pastikan Pemilu 2024 Digelar Sesuai Jadwal, Kemendagri: Semua Penyelenggara Sudah On

 

SESUAI JADWAL: Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan pemerintah memastikan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal, yaitu 14 Februari 2024 -Foto dok nasional.sindonews.com

BORNEOTREND.COM- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar sesuai jadwal pada 14 Februari 2024. Semua persiapan baik penyelenggara maupun perangkat hukum dipastikan sudah siap (on). Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk mendukung pendanaan.

"Kesimpulannya, semua penyelenggara negara di luar KPU, Bawaslu, dan DKPP, sudah on semua. Kira-kira begitu," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar dalam keterangannya, Kamis (16/3/2023).

Bahtiar menjelaskan sejumlah isu memang membayangi gelaran Pemilu 2024. Kendati demikian, hal tersebut dianggap sebagai bagian dari tantangan dan tidak menjadi halangan untuk menuju Pemilu 2024.

Dilanjutkannya, pemerintah dalam tiga tahun terakhir telah menyiapkan segala hal untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu juga sudah siap. Bahkan KPU telah melakukan rekrutmen hingga level kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Tak hanya itu, dana pemilu juga sudah dibagikan meski anggarannya memang belum turun sepenuhnya. Namun dari pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya, Bahtiar optimistis dan mengapresiasi KPU yang telah melakukan upaya inovasi dalam hal penghematan anggaran.

"Cukup, mencukupi," kata Bahtiar.

Dalam kesempatan itu, dia memaparkan ada empat indikator tercapainya kesuksesan pemilu. Pertama, pemilu berjalan aman dan lancar. Guna mendukung hal ini, Kemendagri telah melakukan rapat-rapat bersama dengan TNI/Polri serta pihak kejaksaan untuk mendukung keamanan pemilu.

Kedua, partisipasi publik. Guna mendukung partisipasi ini, Kemendagri secara rutin menggelar webinar untuk mengajak seluruh komponen masyarakat agar pemilu berjalan sukses. Kegiatan ini telah dilakukan empat bulan terakhir.

Ketiga, penyelenggaraan pemilu tidak memicu konflik, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Dalam hal ini, media atau pers sangat berperan untuk mencegah jangan sampai perbedaan gagasan menimbulkan konflik yang menimbulkan kekerasan.

Terakhir, Kemendagri memastikan pembangunan nasional dan daerah tetap berjalan. Ketika pemilu dan prosesnya dilaksanakan, Pemda diminta untuk tetap menjaga inflasi dan perekonomian agar bisa tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Kalau lancar, kita akan merasakan hasilnya juga," tutupnya.

Sumber: nasional.sindonews.com