PPID Utama Kabupaten Balangan Gelar Rapat DIP Untuk Pembaharuan Data

 

DISKUSI: PPID Utama Kabupaten Balangan melaksanakan rapat upload DIP tahun 2023 - Foto Dok Sri Mulyani

BORNEOTREND.COM- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Balangan, melaksanakan rapat upload data informasi publik (DIP) tahun 2023, Senin (10/4/2023) di ruang rapat Diskominfosan Balangan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Balangan, M. Noor. Kegiatan sendiri dilaksanakan selama tiga hari serta diikuti dari 31 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terbagi dalam tiga kelompok setiap pelaksanaan rapat tersebut. 

Sekretaris Diskominfosan Balangan Abdul Basyid selaku PPID utama saat rapat menekankan, betapa pentingnya koordinasi rutin dan kerja sama antara PPID utama dan PPID pembantu, agar tetap terus memberikan layanan informasi terbaik kepada masyarakat, dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang terpadu dan terintegrasi. 

"Ada tiga kategori data informasi yang diperbolehkan untuk diupload untuk penyebaran informasi kepada masyarakat, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat," ungkapnya.

Sementara itu, Analis Penyuluhan dan Layanan Informasi, Diskominfosan Kabupaten Balangan Wahyu Suprianto mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya, dengan mengikutsertakan seluruh SKPD untuk upload data PPID utama. 

Dirinya juga menyebut, rapat upload data informasi publik ini dilakukan sebagai pembaharuan data dengan tujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, sehingga masyarakat dapat menerima informasi sesuai dengan yang diinginkan. 

“Tujuan dari kegiatan rapat ini untuk meremajakan data-data yang sudah lama tahun 2022 dan kita jadikan ke data tahun 2023,” tambahnya.

Dirinya juga menyampaikan, selain sebagai rutinitas koordinasi berkala, kegiatan ini juga bagian dari monitoring dan evaluasi PPID utama kepada PPID pembantu terkait kapasitas kelembagaan dan pelayanan informasi publik. 

“Harapannya agar semua data PPID dan data SKPD tercukupi, sehingga masyarakat yang meminta data dapat terlayani dengan baik,” tukasnya.

Penulis: Sri Mulyani