-picsay.jpg)
 |
| SIMBOLIS: Pembukaan even FEKDI 2023 yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI Jokowi - Foto Dok KPW BI Provinsi Kalsel |
BORNEOTREND.COM- Ekonomi dan keuangan digital Indonesia dapat dioptimalkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pangsa pasarnya sangat besar sekitar 40% dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang mengangkat tema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth, Senin (8/5/2023) lalu di Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membuka kegiatan.
"Potensi ekonomi dan keuangan digital Indonesia untuk tumbuh semakin maju juga sangat besar. Bahkan Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN," ungkap Jokowi sapaan akrabnya.
Agar itu bisa diwujudkan maka kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan.
"Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan. Karena itulah melalui even FEKDI ini dapat tercipta sinergi kebijakan dan showcasing berbagai produk sehingga mampu menciptakan sebuah inovasi," ujarnya.
Dalam kesempatan ini ia juga menyebut pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS Antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat, mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini.
"Saya berharap QRIS Antarnegara dan KKI dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional," harapnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, melalui FEKDI 2023, setiap pihak memperkuat akselerasi sinergi dan inovasi menuju Indonesia Maju. Dengan digitalisasi, masyarakat dapat melakukan transaksi ekonomi keuangan di mana saja.
BI sendiri berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran menjadi episentrum ekonomi keuangan digital Indonesia, melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019. Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital.
"Dalam kesempatan ini saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelasnya.
Dilain pihak, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan. Hal itu ditandai dengan nilai ekonomi digital tahun 2022 yang mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.
“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038," tambahnya.
“Semoga kegiatan FEKDI ini dapat menjadi ruang bersama dalam mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital di tanah air" timpalnya lagi.
Pada pembukaan FEKDI tersebut, tercatat sejarah berupa peluncuran Kartu Kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI). KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).
Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional. KKI merupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi Pemerintah.
Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas. Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR Code pembayaran antarnegara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura.
Selanjutnya, setelah peluncuran KKI dan QRIS antarnegara Indonesia dan Malaysia tersebut, pada hari pertama FEKDI terdapat sesi Leader's Talk dengan mengusung tema “Panel Discussion on Synergy and Innovation to Enhance Regional Economy" dengan narasumber Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), dan Ketua OJK. Pada akhir sesi diisi Casual Talk oleh Gubernur Bank Sentral di ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina Thailand, dan Singapura) yang akan membahas tentang “Promoting Digital Payment Inclusivity in the Region through Cross-border Interoperability Initiatives".
FEKDI 2023 berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8 hingga 10 Mei 2023, yang diawali soft opening yang terbuka bagi publik dalam bentuk penguatan eksperimentasi layanan digital pada tanggal 7 Mei 2023. Topik bahasan FEKDI 2023 pada hari pertama akan difokuskan pada sinergi dan inovasi untuk peningkatan ekonomi regional. Hari kedua, FEKDI 2023 menyajikan inisiatif penguatan keterkaitan ekonomi lintas batas dan pembayaran lintas negara (cross-border payment). Lalu pada hari ketiga sebagai penutup FEKDI 2023 akan terdapat pemaparan strategi dan inisiasi kebijakan dalam mendorong digitalisasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Sebelumnya juga telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia.
Berbagai kemajuan pembayaran regional yang dikemas dalam FEKDI 2023 tersebut merupakan bukti bahwa ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun global.
Masyarakat dapat memperoleh informasi lengkap, hadir, serta mengikuti sesi diskusi dalam kegiatan FEKDI 2023 secara virtual dengan mengunjungi laman https://www.fekdi.co.id/.
Sumber: KPW BI Provinsi Kalsel
