SIMBOLIS: Kepengurusan BPW Hipka Kalteng periode 2023-2028 resmi dilantik - Foto Dok Tri |
BORNEOTREND.COM- Junaidi bersama pengurusan Badan Pengurus Wilayah (BPW) Himpunan Pengusaha KAHMI (Hipka) Kalimantan Tengah (Kalteng) periode 2023-2028 resmi dilantik Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipka Kamrussamad, Sabtu (24/6/2023) lalu di Ballroom Hotel Aquarius Palangka Raya.
Junaidi dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Umum BPW Hipka Kalteng menggantikan Zam’an. Ketua harian Kukuh Wurdianto, sekretaris Andi Wirahadi Kusuma dan bendahara Edy Rustian.
Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Junai ini akan mendorong alumni HMI dan kader-kader HMI untuk menjadi pelaku usaha. Selain itu akan membuat unit usaha yang dikelola Hipka, yang nantinya akan menjadi percontohan bagi Hipka di seluruh kabupaten/kota.
Dalam mewujudkan tekad itu, tentu saja perlu arahan dan bimbingan serta dorongan dari BPP Hipka. Selain itu akan membangun komunikasi dengan pemerintah Provinsi Kalteng serta instansi terkait untuk bersama-sama membangun daerah.
"Nantinya bisa saja dari hasil unit usaha tersebut beberapa persennya dialokasikan untuk membantu training perkaderan HMI,” ucapnya.
Menurut dia amanah yang diberikan ini merupakan tanggungjawab besar bagi pengurus Hipka Kalteng untuk menjalankan organisasi ini sebagaimana tujuan Hipka, sebagai wadah memaksimalkan potensi alumni HMI untuk bergerak di bidang wirausaha.
"Ini merupakan tantangan besar bagi BPW Hipka Kalteng yang baru dilantik, bagaimana meningkatkan jumlah pengusaha di kalangan alumni HMI kedepannya, khususnya di Kalimantan Tengah sendiri,” ujarnya.
Jangan sampai alumni HMI hanya sebagai penonton di tanahnya sendiri. Apalagi Kalteng kaya dengan sumberdaya alam.
Sementara itu, Ketua Umum BPP Hipka Kamrussamad berharap, agar anggota Hipka harus mengubah pola pikir dari pencari lapangan kerja menjadi pencipta lapangan kerja atau “job creator”.
Sebab Hipka sebagai tempat berkumpul para pengusaha dari berbagai sektor, haruslah bisa mengambil peran sebagai job creator atau pencipta lapangan kerja.
Ia juga berharap agar Badan Otonom di tingkat provinsi dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan bisnis anggota.
"Selain itu saya juga menekankan agar rekrutmen terus dijalankan, karena tidak semua alumni KAHMI merupakan anggota Hipka, sebab Hipka harus memiliki badan usaha, NPWP dan usaha," tukasnya.
Penulis: Tri