-picsay.jpg)
 |
| APBN SURPLUS: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati -Foto dok finance.detik.com |
BORNEOTREND.COM- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai akhir Juli 2023 masih mencatatkan surplus. Besarannya Rp 153,5 triliun atau 0,72% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Surplus APBN ini berarti pendapatan atau penerimaan lebih besar dibanding jumlah pengeluaran atau belanja pemerintah. Keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp 394,5 triliun.
"Posisi APBN secara keseluruhan masih dalam posisi surplus. Besarnya surplus Rp 153,5 triliun atau kalau diukur dengan PDB atau nilai ekonomi kita adalah 0,72%," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (11/8/2023).
Pendapatan negara sampai akhir Juli 2023 mencapai Rp 1.614,8 triliun atau tumbuh 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pendapatan itu berasal dari pajak, bea dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"Ini kita sudah mengumpulkan 65,6% dari target APBN tahun ini. Cukup baik, sangat kuat sebetulnya dan ini pertumbuhan 4,1% dibandingkan penerimaan akhir Juli 2022," jelas Sri Mulyani.
Dari sisi belanja, pemerintah baru menghabiskan Rp 1.461,2 triliun sampai Juli 2023. Realisasi itu merupakan 47,7% dari total belanja di tahun ini dan naik 1,2% secara tahunan.
"Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat," tulis bahan paparan Sri Mulyani.
Penarikan Utang Baru Turun
Dengan penerimaan dalam negeri dan belanja negara yang masih terjaga, penarikan utang baru turun 17,8% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Sampai Juli 2023 baru terealisasi Rp 194,9 triliun atau 28% dari target Rp 696,3 triliun.
"Dilihat dan dibandingkan dengan pembiayaan utang tahun lalu, maka pembiayaan utang mengalami penurunan sangat tajam yaitu 17,8%. Artinya kita baru mengeluarkan 28% dari total pembiayaan utang yang seharusnya ada dalam UU APBN," kata Sri Mulyani.
"Kalau kita lihat dengan penerimaan negara kita yang masih baik dan belanja kita yang tetap terjaga, maka kita bisa menurunkan penerbitan surat utang negara," ujar Sri Mulyani.
Lebih rinci dijelaskan, realisasi pembiayaan utang sampai Juli 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto Rp 184,1 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp 10,9 triliun. Realisasi itu masing-masing turun 17,8% dan 17% dibandingkan tahun lalu.
"Ini menggambarkan bahwa asesmen risiko terhadap APBN dan pengelolaan utang Indonesia dianggap baik, stabil dan bahkan positif dalam artian berarti prospeknya akan makin membaik," ucapnya.
Sumber: finance.detik.com
