Pemko Banjarbaru Gencar Berantas Korupsi Demi Kesejahteraan Kota

 

MEMPERKUAT SINERGI: Rapat koordinasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemantauan program pencegahan korupsi, di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, pada Rabu (02/08/2023) -Foto dok mediacenter.banjarbarukota.go.id

 

BORNEOTREND.COM- Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi guna meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan pemantauan program pencegahannya. Rapat ini berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan tujuan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam memerangi korupsi.

Rapat yang dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah Kota Banjarbaru, termasuk Walikota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, dan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H. Said Abdullah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam upaya pemberantasan korupsi serta pemantauan efektivitas program pencegahan korupsi yang telah dijalankan.

Dalam sambutannya, Aditya menyampaikan harapannya bahwa upaya pencegahan korupsi yang berhasil di Kota Banjarbaru akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, diharapkan investasi di kota ini semakin menarik dan pelaku usaha lebih percaya untuk berinvestasi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat merasakan manfaat dari adanya lingkungan bisnis yang bersih dan transparan.

Walikota Banjarbaru menekankan bahwa pemerintahan yang berhasil memberantas korupsi akan mampu memanfaatkan anggaran secara optimal, menghasilkan proyek-proyek strategis, dan program-program pembangunan yang memberikan dampak positif bagi kota dan warganya. Dengan demikian, Banjarbaru berpeluang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya.

Di sisi lain, PLH. Direktur Korsup Wilayah 3 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menyampaikan materi mengenai pemberantasan korupsi dengan sistem Monitoring Center Prevention (MCP). Dalam paparannya, ia menjelaskan secara rinci bagaimana MCP menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.

Rapat koordinasi ini tidak hanya melibatkan para pejabat SKPD secara pasif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi tanya jawab dengan Tim Korsup KPK. Tujuannya adalah menciptakan suasana interaktif dan memungkinkan para pejabat SKPD memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya pemberantasan korupsi dan penerapan MCP.

Sumber: mediacenter.banjarbarukota.go.id