WAWANCARA: Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang - Foto Dok Arief |
BORNEOTREND.COM- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menjalin koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim dalam memperbaiki infrastruktur jalan rusak di Benua Etam.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, bahwa jalan provinsi di Kaltim masih banyak ditemukan rusak dan beberapa ruas menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Kami tetap selalu lanjutkan untuk memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik," ujar Veridiana di Samarinda belum lama tadi.
Dirinya mengatakan bahwa jalan-jalan rusak di provinsi Kaltim yang cukup panjang beberapa sudah diusahakan untuk menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan bisa lebih besar dan lebih cepat.
"Kita berharapkan anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim, apalagi Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan," tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan, ada sekitar 1.500 kilometer jalan di provinsi Kaltim yang rusak. Namun pada tahun 2023 terdapat saluran APBN untuk perbaikan jalan di Kaltim sebesar Rp10 triliun, sebesar Rp8 triliun khusus dialokasikan untuk jalan wilayah IKN, sedangkan Rp2 triliun diperbantukan untuk jalan rusak di wilayah lain, seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu dan lainnya.
"Anggaran kita juga cukup besar tahun ini, tapi memang dari 10 triliun itu delapannya banyak daerah IKN. Itu khusus untuk jalan internasional menuju ke IKN," timpalnya lagi.
Dirinya juga menyoroti kasus longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah satu tahun terjadi. Ia mengatakan bahwa warga terdampak longsor harus mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah.
"Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda itu sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Ini kan sudah satu tahun baru mulai perbaikannya. Ini tidak boleh terulang lagi di tempat lain," tegasnya.
Dirinya juga mengatakan terus memantau ke beberapa lokasi jalan provinsi yang rusak dan sedang diperbaiki. Ia menyebutkan dua tempat yang masih terus dipantau yaitu Jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda.
"Kedua tempat itu sedang dikerjakan dengan anggaran APBD provinsi. Kami lihat progresnya seperti apa dan apakah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran," ucapnya.
Dirinya berharap bahwa infrastruktur jalan di Kaltim bisa segera diperbaiki dan dibangun agar masyarakat bisa menikmati akses transportasi yang lancar dan nyaman.
"Kami yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kita. Hal ini penting untuk mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim," tutupnya.
Penulis: Arief Rahman