-picsay.jpg)
 |
| HARGA BERAS: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian -Foto dok finance.detik.com |
BORNEOTREND.COM- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan persoalan klasik di balik kenaikan harga beras. Hal itu disampaikan Tito usai Plt Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menyampaikan materi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023.
Menyikapi materi tersebut, Tito mengatakan, produksi beras diperkirakan surplus. Namun, harga beras mengalami kenaikan.
Menurut Suwandi, kata Tito, kenaikan harga beras dipicu oleh biaya produksi yang naik di tingkat petani, biaya logistik dan rantai distribusi yang terhambat.
"Persoalan klasik saya kira ini yaitu masalah rekonsiliasi data," kata Tito Saat rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (9/10/2023).
Berdasarkan data Kementan, terang Tito, sekitar 14 juta petani bisa memproduksi 54,75 juta ton gabah kering giling (GKG). Gabah tersebut diolah dan menjadi beras menjadi sebesar 31,54 juta ton.
Sementara, konsumsi masyarakat Indonesia sebanyak 278 juta jiwa ialah 30,2 juta ton.
"Artinya kalau lihat dari data angka ini beras tersedia 31,5 juta ton, sementara konsumsi kita 30 juta ton harusnya sudah sudah cukup kita semua swasembda, dan cukup tanpa memerlukan importasi," katanya.
"Tapi persoalannya adalah, kenapa terjadi kelangkaan dan kekurangan sehingga mengambil upaya impor untuk buffer, untuk kekuatan dan ketahanan pangan," sambungnya.
Menurutnya, persoalan klasik adalah masalah data. Dia mengatakan, angka produksi itu harus benar-benar riil.
Tito mengatakan, rekonsiliasi data antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, hingga Badan Pangan Nasional perlu dilakukan. Menurut Bulog, ujar Tito, produksi beras dalam negeri berkurang. Hal yang sama disampaikan Badan Pangan sehingga perlu impor.
Tito mengatakan, Kementerian Perdagangan juga mengungkap hal senada. Apalagi, produksi beras dihadapkan oleh El Nino.
"Nah ini rekonsilisasi data ini kami kira perlu rapat khusus teknis dari Kementerian Pertanian menampilkan data per titik per daerah, dan setelah itu perlu kita cek lapangan oleh Badan Pangan, double check oleh Bulog, double check lagi oleh pemerintah daerah, double check lagi oleh BPS yang memikiki jaringan semua kabupaten/kota kita biar tahu persis bahwa bener angka 31 juta itu adalah riil. Kalau riil maka kita tinggal masalah distribusi dan logistik," jelasnya.
Sumber: finance.detik.com
