Bicara: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat memberikan paparan di acara Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 di Jakarta - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA– Pemerintah terus berkomitmen untuk memperkuat tata kelola Program Prakerja dalam rangka menyiapkan angkatan kerja Indonesia yang berkualitas secara masif dan inklusif.
Hal tersebut, disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, selaku Ketua Komite Cipta Kerja saat memberikan pengarahan kepada seluruh pimpinan mitra Program Kartu Prakerja, Selasa (23/1/2024) di Jakarta.
“Program ini dapat mendorong peningkatan skill jutaan jutaan orang per tahunnya, karena tidak ada satu pun perguruan tinggi lainnya yang bisa, hanya Kartu Prakerja yang bisa,” ungkapnya.
Airlangga mengatakan, pelatihan SDM Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Dengan adanya ekosistem yang besar seperti Prakerja, maka akan menghasilkan dampak yang signifikan dengan kecepatan dan kualitas program ini.
Dirinya merincikan, sejak diluncurkan pada April 2020, Kartu Prakerja telah menjangkau 17,5 juta orang dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan memberikan akses pelatihan peningkatan keterampilan melalui skilling, reskilling dan upskilling.
Selama periode tersebut, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif, diantaranya 51% perempuan, 48% berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2% dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas.
Dalam menyediakan beasiswa pelatihan, Program Kartu Prakerja juga telah bermitra dengan 6 platform digital dan lebih dari 200 lembaga pelatihan, dalam rangka menyediakan lebih dari 1.200 pelatihan, baik luring maupun daring.
Dengan ekosistem Program Kartu Prakerja serta cakupan penerima manfaat programnya yang luas, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kualitas program pelatihan Prakerja yang diberikan serta tata kelola dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaannya.
Sementara itu, Komjen Wahyu Widada menyebutkan bahwa seluruh mitra Prakerja sebagai bagian dari ekosistem pelatihan inovatif harus senantiasa tunduk pada aturan yang ada.
“Hal ini penting agar manfaat program dapat dirasakan terus oleh masyarakat dan tata kelolanya terjaga,” ujarnya.
Adapun pada kesempatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan kembali Perjanjian Kerja Sama antara Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk efektifitas penanganan masalah hukum.
Sumber: ekonomi.bisnis.com