-picsay.jpg)
.jpeg) |
| Gagasan: Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas menolak rencana penggabungan BTN Syariah dan Bank Muamalat Indonesia - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA–Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menolak rencana penggabungan usaha atau merger PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk.
Menurutnya, MUI masih berharap BMI tetap dengan paradigmanya dari umat, milik umat, bersama umat, dan untuk umat.
"Oleh karena itu ide untuk memergerkan Bank Muamalat dengan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan," ungkap Anwar, Jumat (19/1/2024) lalu, di Jakarta.
Penolakan merger tersebut muncul atas dasar beberapa pertimbangan. Salah satunya agar warisan para pendiri terdahulu yang telah bersusah payah mendirikan bank tetap terjaga.
Dirinya menjelaskan, Ide BMI tercetus pertama kali dalam sebuah lokakarya MUI pada Agustus 1990. Hasan Basri, yang kala itu duduk sebagai ketua umum MUI, mengangkat tema masalah bunga bank dan perbankan.
Meskipun pendirian BMI mendapat dukungan pemerintah, dirinya menegaskan bank syariah pertama di Indonesia bukan bank pemerintah atau milik negara, melainkan swasta milik umat.
"Jadi BMI ini merupakan bank pertama murni syariah yang berdiri 1992 yang sejarah kelahirannya berbeda dengan bank-bank syariah lainnya yang berinduk kepada bank konvensional," ujarnya.
Dirinya bercerita BMI sempat menghadapi masalah sehingga investor asing dari Timur Tengah diundang untuk memperkuat bank tersebut. Usai berjalan dengan baik, BMI kembali menghadapi masalah. Akhirnya, pemerintah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk berinvestasi.
"Tetapi hal itu bukanlah berarti BMI sudah menjadi bank milik pemerintah karena dana BPKH yang diinvestasikan di BMI tersebut bukanlah dana dari pemerintah, tapi adalah dana milik umat," tegasnya.
Adapun alasan selanjutnya, pihaknya juga ingin di tengah-tengah persaingan dunia perbankan yang ada di negeri yang mayoritas umatnya beragama Islam, tetap ada bank swasta yang merupakan milik umat.
"Untuk itu dalam menangani masalah BMI ini ke depan kita mengharapkan pendekatan yang dipergunakan tidak hanya murni mempergunakan hitung-hitungan ekonomi dan bisnis saja, tapi kita juga harus bisa memperhatikan dan mempertahankan sejarah," lanjutnya.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan saat ini bukan saatnya memikirkan bagaimana menyatukan BTN Syariah atau bank lain, melainkan memajukan dan membesarkannya secara bersama-sama.
"Kita punya banyak ormas Islam di negeri ini, juga punya banyak masjid, sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit serta usaha-usaha bisnis milik umat yang bisa digerakkan untuk itu. Hal ini tentu akan mudah dilakukan karena dengan masuknya dana BPKH ke BMI meskipun baru sekitar 1 persen dari total dana haji yang dikelolanya, kita melihat kepercayaan umat terhadap BMI sekarang tampak semakin kuat dan meningkat," pungkasnya.
Sumber: cnbcindonesia.com
