FOTO BERSAMA: Perwakilan BI Kalteng Rudiansyah berfoto bersama Kabid Pengembangan BPKAD Agus Sabintir – Foto Dok Ist |
BORNEOTREND.COM, KALTENG - Bank Indonesia (BI) Cabang Kalteng bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Selatan (Barsel) mengedukasi para bendahara di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Barsel terkait penggunaan Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS).
Manajer Sistem Pembayaran Bank Indonesia Kalteng Rudiansyah mengatakan, edukasi QRIS ini perlu dilakukan karena saat ini sudah era digital sehingga sistem pembayaran akan lebih efisien jika menggunakan QRIS.
“Jadi baik di masyarakat maupun pemerintah kita mendorong untuk transaksi ini menggunakan digital salah satunya QRIS," ujarnya usai kegiatan.
Rudiansyah mengatakan, QRIS ini hanya salah satu kanal bagi pemerintah daerah untuk sistem pembayaran. Selain QRIS, lanjut dia, sebenarnya ada banyak lagi sarana pembayaran digital lainnya.
"Ada yang menggunakan Mobile Banking selain QRIS. Kenapa kita dorong QRIS, karena ini yang paling mudah untuk pembuatan instrumennya," jelas Rudiansyah.
Menurutnya, penggunaan QRIS ini sangat mudah bila pemerintah daerah ingin cepat pembuatannya.
Rudiansyah mengatakan, dengan penggunaan QRIS ini nanti semua pembayaran bisa lebih transparan dan lebih akuntabel.
"Kalau lebih transparan biasanya masyarakat lebih percaya, yang mungkin tadinya ragu-ragu dengan digital lebih transparan. Sehingga harapannya masyarakat lebih bisa membayar, apakah pajak, retribusi dengan lebih tepat waktu dan lebih cepat semuanya," tandasnya.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) BPKAD Barsel Agus Sabintir mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barsel sangat mengapresiasi Bank Indonesia karena telah memberikan edukasi tentang penggunaan QRIS.
"Terlebih telah memperkenalkan tentang QRIS kepada masyarakat khususnya di Pemerintah Kabupaten Barsel," katanya.
Agus mengatakan, QRIS sangat bermanfaat, salah satunya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya dari kegiatan-kegiatan seperti misalnya pajak, retribusi dan kegiatan kegiatan wisata atau segala macam.
"Sangat memudahkan pelayanan, memudahkan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam hal ini meningkatkan pendapatannya," pungkas Agus.
Penulis: Digdo