Program Kartu Prakerja 2024 Dibuka, Tersedia 1,15 Juta Orang

GAMBAR: Tampilan situs resmi Kartu Prakeja www.prakerja.go.id - Foto Dok Nett

BORNEOTREND.COM, JAKARTA– Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto kembali melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2024 dengan membuka kuota sebanyak 1.148.000 atau sekitar 1,15 juta penerima manfaat. 

Airlangga mengungkapkan, Pembukaan gelombang akan mulai pada hari ini, Jumat (23/2/2024), mulai pukul 19.00 WIB yang dapat diakses pada laman resmi www.prakerja.go.id. 

“Pada hari ini, dibuka gelombang baru penerima Prakerja. Dengan target peserta sebesar 1,148 juta. Kuota ini akan dieksekusi secara bertahap oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja [MPPKP],” ujarnya dalam rapat Komite Cipta Kerja, Jumat (23/2/2024) Jakarta.

Airlangga melihat dalam evaluasi program ini, bahwa Kartu Prakerja telah terbukti efektif dalam membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pekerjaan juga meningkatkan semangat belajar melalui digitalisasi.

Dirinya menyebutkan bahwa dampak mengenai peningkatan peluang kerja ini juga dikonfirmasi oleh studi Definit dari Asian Development Bank (ADB), di mana angkanya mencapai 95%.

Pada tahun lalu, angka kepesertaan Kartu Prakerja dengan skema normal lebih tinggi 14,29% dari target awal.

Dalam periode itu pula, Prakerja berkolaborasi dengan 245 Lembaga Pelatihan untuk menyediakan tidak kurang dari 1.216 pelatihan mulai dari pelatihan tatap muka (luring) maupun webinar (daring) dalam berbagai kategori pelatihan seperti greenskills, digital termasuk AI, yang mendukung hilirisasi.

Untuk diketahui, sejak awal peluncurannya pada 2020 hingga 2023, program ini telah memberikan manfaat kepada 17,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Selama tiga tahun lebih, Kartu Prakerja telah memberikan akses pelatihan secara inklusif diantaranya 51% perempuan, 48% berasal dari 212 kabupaten/kota miskin ekstrem, 2% dari kabupaten/kota tertinggal, dan 3% dari penyandang disabilitas.

Pada pelaksanaan Kartu Prakerja tahun ini pula, pemerintah mengaktifkan kembali pelatihan asynchronous, khususnya untuk peserta dari Indonesia Timur yang memiliki perbedaan waktu.

Sumber: ekonomi.bisnis.com