-picsay.jpg)
 |
| RAKOR: Bupati Balangan H Abdul Hadi, Ketua Satgas Pencegahan Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI, Maruli Tua Manurung beserta jajaran hadiri rakor pencegahan korupsi – Foto Dok Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mengenai upaya pencegahan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Balangan tahun 2024.
Dalam rakor yang digelar di Aula Benteng Tundakan, Rabu (31/7/2024), Bupati Balangan H Abdul Hadi dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada KPK RI dan timnya yang hadir di Bumi Sanggam atas komitmen dan konsistensi dalam mendampingi Kabupaten Balangan melaksanakan program pencegahan korupsi.
Bupati mengungkapkan, capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di Balangan sempat turun satu poin pada tahun 2023 yang awalnya 84 poin di tahun 2021 naik lagi 91 poin di tahun 2022 dan turun kembali menjadi 90 poin di tahun 2023.
“Meskipun secara nasional peringkat Balangan naik, tetapi capaian kita turun. Artinya, kita tidak perlu selalu membandingkan dengan dengan daerah-daerah lain, tetapi kita perlu membandingkan dengan capaian kita sendiri di tahun sebelumnya,” katanya.
Dalam Survei Penilaian Integritas (SPI), jelas Bupati, nilai konsisten Balangan membaik dari 76,52 di tahun 2021 menjadi 75,36 di tahun 2022 dan menjadi 74,81 di tahun 2023.
“Tetapi itu didasarkan dari hasil survei artinya itu berdasarkan persepsi sujektif orang banyak,” katanya.
Bupati menyebutkan, tahun 2023 lalu Balangan berhasil menduduki peringkat kedua tingkat Provinsi Kalsel dalam upaya pencegahan korupsi dan 2024 ini.
“Kita siap menjadi yang terbaik,” ujarnya.
Secara nasional, katanya, pada 2023 lalu Balangan berhasil masuk peringkat sepuluh besar dalam upaya pencegahan korupsi se-Indonesia.
“Meski nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Balangan masih berada di luar zona biru, namun tidak menyurutkan semangat kita dalam membangun sistem anti korupsi yang kuat,” katanya.
H Abdul Hadi mengatakan, Pemkab Balangan terus melakukan berbagai upaya untuk bersih dari korupsi.
“Salah satu upaya tersebut adalah dengan meluncurkan MCP KPK yang bertujuan untuk mengatur keuangan daerah supaya bersih dari korupsi,” katanya.
Agar apa yang menjadi target pemerintah daerah bisa terwujud, tambahnya, pihaknya terus berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang kuat dan siap memerangi korupsi.
“Kita berupaya memenuhi semua dokumen terkait indikator MCP KPK dan untuk itu, mulai besok akan dilakukan rapat teknis dengan seluruh SKPD terkait dari pemangku delapan area intervensi tersebut,” tambahnya.
MCP sendiri merupakan upaya yang dilakukan KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan intervensi.
Sementara itu, Ketua Satgas Pencegahan Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK RI, Maruli Tua Manurung menyampaikan, ada 3 bentuk jenis korupsi yakni yang pertama suap dengan pembuktian OTT (Operasi Tangkap Tangan), yang kedua jenis korupsi pemerasan dan yang ketiga jenis korupsi gratifikasi.
“Dengan terlaksananya koordinasi pencegahan korupsi diharapkan SPKD bisa melaksanakan tugasnya sesuai harapan,” ujarnya.
Penulis: Sri Mulyani
