Banggar DPRD Balangan Beri Catatan Terhadap Raperda APBD 2025

BACAKAN CATATAN: Anggota DPRD Balangan Hafiz Anshari membacakan catatan Banggar terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2025 – Foto Dok Ist

BORNEOTREND.COM, KALSEL – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balangan memberikan beberapa catatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna Gedung DPRD Balangan, Sabtu (3/8/2024).

Adapun catatan yang dibacakan anggota DPRD Balangan Hafiz Anshari tersebut yang pertama yaitu perencanaan program dan kegiatan tahun 2025 harus memuat sehubungan dengan Program Prioritas secara Nasional yang berkenaan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia, kemudian program peningkatan pertahanan dan keamanan Negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah dan ekonomi digital.

Kemudian, pengembangan Infrastruktur serta peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan serta pengembangan industri kreatif.

Selanjutnya terkait pembangunan Sumber Daya Manusia (SDA), pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA), membangun desa dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan pemberantasan kemiskinan, memperkuat reformasi politik dan hukum, pemberantasan korupsi, narkoba dan judi serta pembentukan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi.

Yang kedua, Banggar meminta Pemkab Balangan agar dapat mengelola dengan baik aset–aset daerah yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

“Yang ketiga, Pemerintah Daerah dapat membuat terobosan–terobosan dalam rangka perbaikan terhadap potensi–potensi Pendapatan Daerah, salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan yang intensif terhadap pemerintahan desa yang memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang baik dengan menggunakan program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes),” ujarnya.

Yang keempat, pada tahun 2024 telah banyak penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Harapan kami Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pintanya.

Yang kelima, meningkatkan pemahaman bagi perangkat daerah pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya serta memahami program prioritas yang sesungguhnya memerlukan anggaran yang memadai, sehingga pada capaian hasil akhir mendapatkan hasil yang optimal dan bermanfaat bagi pembangunan kabupaten balangan.

Yang keenam, Pemerintah Daerah dapat memperhatikan pengembangan kualitas UMKM di Kabupaten Balangan yang menjadi salah satu cara selain daripada pengembangan BumDesa dalam rangka peningkatan kualitas perekenomian masyarakat.

Yang terakhir, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah yang telah memberikan komitmennya terhadap permasalahan anak yatim di Kabupaten Balangan yaitu dengan mendirikan Istana Anak Yatim.

“Harapannya dengan keberadaan Istana Anak Yatim tersebut dapat memberikan perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, keberadaannya merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak,” tutupnya.

Penulis: Sri Mulyani