-picsay.jpg)
 |
| Oleh: Mohammad Effendy (Forum Ambin Demokrasi) |
BORNEOTREND.COM - Sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pilkada, pada minggu IV bulan Agustus 2024 ini KPU akan membuka pendaftaran pasangan calon yang akan berkontestasi dipemilihan kepala daerah. Pasangan calon perseorangan yang tidak memerlukan dukungan parpol/gabungan parpol peryaratannya sudah diverifikasi oleh KPU lebih awal, sehingga tinggal melengkapi syarat administrasi lainnya untuk melakukan pendaftaran.
Sementara pasangan calon yang melalui jalur dukungan parpol/gabungan parpol, sebagian masih berjuang mendapat rekomendasi DPP parpol agar dapat memenuhi jumlah kursi yang dipersyaratkan. Upaya mendapatkan rekomendasi DPP Parpol pada kondisi di lapangan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan sebagaimana aturan normatifnya.
Syarat tidak tertulis yang selama ini berlaku dalam kontestasi Pilkada, untuk mendapatkan rekomendasi DPP Parpol terdapat beberapa model yang dapat dipilih. Pertama, melakukan negoisasi langsung dengan petinggi DPP sembari menawarkan dana konpensasi. Kedua, melalui tokoh belakang layar yang memiliki pengaruh terhadap petinggi DPP, namun tetap menyediakan dana konpensasi. Ketiga, pasangan calon duduk manis karena semua urusan ditangani oleh pihak tertentu yang berjanji mengatur dan memberikan dukungan sepenuhnya.
Berdasarkan model di atas yang sudah menjadi fakta empirik, pertanyaan yang muncul adalah; dapatkah Pilkada melahirkan sosok pemimpin ideal yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya nanti. Analisis secara akademik, meski peluang lahirnya pemimpin ideal persentasinya relatif kecil, namun kita tentu harus tetap optimis bahwa masih ada harapan akan munculnya figur yang nantinya pro rakyat.
Optimisme tersebut harus tetap digelorakan karena kita tidak mungkin melawan fakta emiprik di tengah kuatnya arus kekuasaan. Kita juga tidak dapat berbuat banyak untuk menyoroti kualitas dan kapabilitas paslon yang ikut kontestasi, sementara kita berada dalam ketidakberdayaan untuk menawarkan paslon alternatif yang mungkin lebih unggul. Beberapa nama mungkin dapat diajukan sebagai pilihan, tapi jika sosok tersebut tidak dapat mengikuti cara dan model pencalonan maka tawaran dimaksud tidak mungkin dapat direalisasikan.
Upaya memenuhi harapan agar muncul figur pemimpin yang memiliki visi dan misi kerakyatan, maka diperlukan adanya langkah bersama untuk mengawal hasil Pilkada yaitu; meningkatkan kegiatan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mengkritisi kebijakan yang dilakukan agar memberi dampak positif bagi kepentingan umum. Memberikan sumbangan pemikiran yang positif untuk mendorong pemimpin terpilih agar memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan amanah jabatan. Menggalang kerjasama yang konstruktif semua elemen civi society agar ikut berperan aktif bagi kepentingan masyarakat lokal.
Kondisi perpolitikan yang dipenuhi dengan syahwat kekuasaan yang besar memang sangat memprihatinkan. Pilar-pilar kekuasaan yang berada hanya pada satu kendali akhirnya akan melahirkan sifat otoriterisme yang membahayakan sendiri-sendi masyarakat yang demokratis. Perlu ada figur pemimpin yang lahir di luar ranah kekuasaan dan berjuang untuk memperbaiki keadaan agar kembali kepada semangat kebangsaan. Sejarah telah memberi catatan, banyak pemimpin besar lahir bukan pada kondisi masyarakat yang normal, tapi ia muncul di saat negerinya sedang terpuruk.
Pilkada tentu akan melahirkan pemimpin formal hasil pilihan masyarakat baik secara sukarela maupun karena diarahkan dengan berbagai cara. Pemimpin formal tentu bekerja mengikuti irama formalitas prosedural karena ia memang dipersiapkan untuk tugas tersebut. Akan tetapi kita terus berharap pemimpin formal tersebut karena dinamika yang terus bergolak akan mengubah dirinya menjadi pemimpin sejati.
