Rakor Penanganan Longsor Mantewe, BPBD Tanbu dan Tim Monev Akan Konsultasi ke Kementerian PUPR dan BNPB

PIMPIN RAKOR: Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanbu, H Sulhadi memimpin rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) terkait penanganan bencana longsor di Kecamatan Mantewe – Foto Dok Ist

BORNEOTREND.COM, KALSEL -  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) bersama tim monitoring dan evaluasi (monev) akan melakukan konsultasi terkait penanganan bencana longsor di Kecamatan Mantewe.

Demikian salah satu hasil rapat koordinasi (rakor) yang digelar BNPB dan tim monev di Aula Kantor Kecamatan Mantewe yang dihadiri Forkopimda Tanbu, BPBD Provinsi Kalsel dan Pemerintah Provinsi Kalsel, Jumat (9/8/2024).

“Nanti tim monev akan konsultasi ke Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) untuk meminta saran dan rekomendasi penanganan status keperluan mendesak terkait penanganan bencana longsor di Mantewe,” ucap Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tanbu, H Sulhadi.

Sulhadi mengatakan, Balai Jalan Nasional perlu mendapat dukungan dari Forkopimda dan Pemerintah Provinsi Kalsel terkait penanganan dan pembangunan akses jalan dengan waktu yang cepat untuk kelancaran masyarakat.

Ke depannya, kata dia, tim monev Tanbu bersama-sama melakukan patroli dan sosialiasasi bekerjasama dengan Polisi Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel untuk pencegahan penebangan hutan liar di wilayah potensi rawan longsor.

Sementara itu, dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) akan menyediakan pemetaan kawasan hutan lindung yang menjadi kewenangannya.

“Akan dilakukan sosialisasi terkait keberadaan hutan lindung yang dijaga kelestariannya, dengan adanya penguatan peranan penegak hukum yang lebih optimal serta adanya dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanah bumbu,” tambah Sulhadi.

Dalam kesempatan rakor ini, Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel juga siap memasang rambu-rambu imbauan peringatan di titik-titik rawan longsor di jalan nasional trans Batulicin-Kandangan.

“Dengan diadakannya rakor dan monev ini, diharapkan baik Pemerintah Kabupaten ataupun Kota dan Pemerintah Pusat dapat bersinergi untuk segera memikirkan bersama-sama solusi alternatif jalan secara bertahap,” tegas Kalaksa.

Penulis: Jack