Hadiri Peresmian, Supian HK Berharap Pusat Persemaian Liang Anggang Jadi Penopang Gerakan Revolusi Hijau

 Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,  H. Supian HK. Foto-dok. dprdkalselprov.id

BORNEOTREND.COM, KALSEL - Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr. (H.C) H. Supian HK, S.H., M.H. hadiri Peresmian Pusat Persemaian Liang Anggang yang bertempat di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang pada Senin (14/10/24) pagi.

Peresmian ini ditandai dengan peletakan anakan bibit oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Rut Kruger Giverin, Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk Garibaldi Thohir, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Dyah Murtiningsih, serta Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar.

Sebagai wakil rakyat, Supian HK mengapresiasi atas dibangunnya Persemaian Liang Anggang (PLA) dengan skema public private partnership antara Kementrian LHK, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT. Adaro Indonesia ini.

“Terimakasih kepada Ibu Menteri yang datang langsung untuk meresmikan persemaian di Kalsel ini. Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan serta sinergi untuk pembangunan lingkungan dan kehutanan wabil khusus daerah Kalsel,” ungkapnya.

 

Lebih lanjut, Supian HK berharap dengan kapasitas produksi 10 juta batang bibit pertahun, PLA ini akan menjadi penopang Gerakan Revolusi Hijau dan sekaligus mendukung komitmen Indonesia dalam percepatan National Determined Contribution (NDC) dan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan terimakasih kepada Pemerintah Prov. Kalsel telah menyiapkan dengan baik rencana kerja untuk FOLU Net Sink 2030.

“Terus terang Kalsel memang termasuk yang terbaik di dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), dan kemarin Pak Ketua DPRD terima penghargaan Award Green Leadership. Terimakasih DPRD dan Pemerintah provinsinya karena sama-sama kompak dalam kebijakan politik tentang RHL,” ucapnya.

Sumber: dprdkalselprov.id