Samosir Reses Dengan Warga Kuin Cerucuk, Infrastruktur, BPJS Hingga KIP Jadi Keluhan

 

FOTO BERSAMA: Reses Anggota DPRD Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir bersama warga Kuin Cerucuk, senin (21/10/2024) di Kedai 99 Trisakti Banjarmasin - Foto Dok Istimewa



BORNEOTREND.COM, KALSEL- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Saut Nathan Samosir kembali menggelar kegiatan reses, senin (21/10/2024) di Kedai 99 Trisakti Banjarmasin.

Ratusan warga Kelurahan Kuin Cerucuk tampak hadir untuk menyampaikan sejumlah aspirasinya kepada politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Disela kegiatan, Samosir mengatakan dalam kegiatan reses kali ini masalah hingga aspirasi yang disampaikan oleh warga Kuin Cerucuk sangat beragam.

"Infrastruktur misalnya, ada yang meminta ditinggikan jalan mereka agar tidak banjir lagi. Lalu ada juga yang mengeluhkan titian ditempat mereka yang sudah hampir longsor," jelasnya.


Kemudian ada juga yang mengeluhkan terkait masalah BPJS Kesehatan hingga pengajuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Semuanya tadi sudah langsung dijawab oleh beberapa instansi terkait yang sengaja saya undang langsung kesini. Ada pun untuk masalah infrastruktur beberapa diantara yang dikeluhkan sebenarnya sudah masuk dalam Pokir saya, semoga di tahun 2025 ini bisa dikerjakan oleh instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Barat Haryanta menambahkan, berbagai infrastruktur yang dikeluhkan warga tadi sebenarnya sudah masuk dalam usulan pihaknya untuk dilakukan perbaikan.

Namun karena Pemko Banjarmasin sempat mengalami defisit anggaran, maka tentunya pengerjaannya jadi tertunda sementara waktu.

"Semoga di tahun 2025 ini sudah bisa dianggarkan kembali, supaya bisa dikerjakan dan dapat dinikmati oleh masyarakat," bebernya.

Tidak berbeda, Lurah Kuin Cerucuk Harris Fadillah ikut menambahkan, terkait pengusulan BPJS Kesehatan dan KIP bagi masyarakat kurang mampu sebenarnya sangatlah mudah.

Namun tentunya tidak serta merta didapatkan oleh warga, tapi harus melalui proses verifikasi dari instansi setempat.

"Kalau KIP yang mengusulkan biasanya mulai dari pihak sekolah, sedangkan BPJS Kesehatan itu dari RT atau Kelurahan setempat yang nantinya akan diverfikasi oleh Dinsos," tukasnya.

Penulis: Arief Rahman

Lebih baru Lebih lama

نموذج الاتصال