 |
| WAWANCARA: Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud - Foto Dok Nett |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)Hasanuddin Mas’ud, secara tegas membantah kabar simpang siur yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pengurangan anggaran beasiswa demi keuntungan proyek tertentu. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan hanya merupakan fitnah yang menyesatkan publik.
“Soalnya proses penganggaran di pemerintahan dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan transparan,” ujar Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas belum lama tadi.
Hamas menolak keras tudingan adanya keuntungan fisik sebesar 10 persen yang ditujukan kepada DPRD maupun Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa peran antara eksekutif dan legislatif dalam hal penganggaran memiliki batasan yang jelas. Eksekutif memiliki rencana kerja (Renja) masing-masing, sementara DPRD berperan dalam pengawasan serta penyerapan aspirasi masyarakat.
“Program Beasiswa sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pendidikan, dan pengelolaan anggarannya setelah disahkan berada di tangan eksekutif,” tegasnya.
Mengenai isu aliran keuntungan 10 persen dari proyek Pokok Pikiran (Pokir) yang melibatkan Pj Gubernur Akmal Malik, Hamas menyarankan pihak yang menyebarkan isu tersebut untuk mengonfirmasi langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jika benar ada dana tersebut, Sekda adalah pihak yang paling tepat untuk dimintai keterangan,” tambahnya.
Hamas menilai bahwa tuduhan tak berdasar ini tidak hanya merugikan Pj Gubernur, tetapi juga menyerang Sekda serta Kepala Dinas yang terlibat dalam pengelolaan anggaran.
Ia memperingatkan bahwa tudingan yang tidak berdasar dapat merusak reputasi institusi pemerintahan dan berpotensi memiliki konsekuensi hukum.
Sebagai penutup, Hamas mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Ia juga menekankan pentingnya sikap kritis dan mempertanyakan validitas informasi sebelum mempercayainya.
“Proses penganggaran di pemerintahan sangat transparan. Setelah disahkan oleh DPRD, pengguna anggaran sepenuhnya berada di eksekutif. Tuduhan bahwa legislatif terlibat dalam pengelolaan anggaran adalah asumsi yang keliru,” tutupnya.
Penulis/Sumber: Agustina/Nett