Komisi III DPRD Balangan Dorong Disnakertrans Laksanakan Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Daerah

Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Anshari - Foto Dok Ist

BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi III DPRD Balangan meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat untuk menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah.

Permintaan ini disuarakan Ketua Komisi III DPRD Balangan, Hafiz Anshari dengan tujuan agar masyarakat setelah mengikuti pelatihan dapat langsung bekerja atau memiliki keterampilan yang memadai untuk mencari pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

“Pelatihan yang dilaksanakan harus dapat menjawab kebutuhan dunia kerja. Dengan demikian, setelah mengikuti pelatihan, masyarakat diharapkan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki perekonomian mereka,” ujar Hafiz.

Hafiz menambahkan bahwa DPRD Balangan, khususnya Komisi III mendorong agar pelatihan dan program peningkatan keterampilan kerja yang digelar dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha. Pelatihan yang tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pasar kerja akan sia-sia dan tidak efektif.

Menurut Hafiz, Disnakertrans perlu memiliki data yang akurat mengenai perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balangan dan kebutuhan tenaga kerja mereka. Dengan data tersebut, pelatihan yang diberikan dapat lebih terarah dan fokus, serta lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja lokal.

“Perusahaan yang ada di Balangan harus diketahui dengan jelas, termasuk berapa banyak kebutuhan tenaga kerja mereka. Dengan demikian, Disnakertrans dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan,” ujarnya.

Ia juga berharap agar Disnakertrans dapat meningkatkan sinergi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Balangan untuk memastikan bahwa tenaga kerja lokal yang dilatih memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Hal ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Balangan.

“Jika memungkinkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menjalin kerja sama (MoU) dengan perusahaan-perusahaan untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian, pemerintah bisa menyesuaikan program pelatihan kerja agar peserta pelatihan dapat langsung bekerja setelah lulus,” jelasnya.

Dengan adanya pelatihan yang terencana dengan baik dan sesuai kebutuhan, Hafiz berharap kualitas tenaga kerja yang dihasilkan dapat memenuhi standar yang diinginkan oleh perusahaan, dan pada gilirannya dapat meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat Balangan.

Penulis: Sri Mulyani