-picsay.jpg)
 |
| MENYAPA WARGA: Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat menyapa masyarakat - Foto Dok Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALTIM- Isu politik dinasti kembali mengemuka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2024.
Menanggapi hal ini, Ahli Tata Negara Associate dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) Prof. Elviandri, mengajak masyarakat untuk melihat fenomena ini secara jernih dan proporsional.
"Dalam sejarah kepemimpinan dunia, kita tidak bisa lepas dari dinasti politik. Kekuasaan beredar di antara orang-orang terdekat, seperti dalam sistem kerajaan di mana kekuasaan diwariskan kepada anak. Ini masih terjadi di beberapa negara seperti Inggris, Belanda, Malaysia, dan Brunei," jelas Prof. Elvi, Jumat (1/11/2024) di Samarinda.
Lebih lanjut, Prof. Elvi menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih, sebagaimana dijamin oleh konstitusi.
"Semua orang berhak, kecuali mereka yang hak politiknya dicabut berdasarkan putusan pengadilan," tegasnya.
Terkait dengan isu dinasti politik, Prof. Elvi menyoroti pentingnya melihat proses seseorang menjadi pemimpin.
"Pemilu di Indonesia menganut prinsip jujur, adil, dan transparan. Yang perlu kita bahas adalah prosesnya, apakah konstitusional dan demokratis," tambahnya.
Dirinya juga menekankan bahwa dalam menilai dinasti politik, harus digunakan pendekatan demokrasi substansial, bukan prosedural.
"Demokrasi substansial menilai esensi dari demokrasi itu sendiri, sementara demokrasi prosedural hanya melihat prosedur atau tata cara pelaksanaan demokrasi," terangnya.
Prof. Elvi juga menyinggung mengenai elektabilitas versus kompetensi dalam konteks Pemilu.
"Konsekuensi dalam Pemilu adalah elektabilitas, bukan kompetensi. Masyarakatlah yang memilih," ujarnya.
Sebelumnya, beberapa pekan terakhir Calon Gubernur Kaltim nomor urut 2 Rudy Mas'ud diterpa isu dinasti politik. Hal ini dikarenakan beberapa saudaranya aktif dalam dunia politik dan memegang posisi penting.
Di Balikpapan kakak Rudy Mas'ud Rahmad Mas'ud, kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota. Dua saudara lainnya, Hasanuddin Mas'ud dan Syahariah Mas'ud, merupakan anggota legislatif Kaltim. Hasanuddin bahkan menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim.
Menanggapi isu tersebut, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi di mana rakyatlah yang memilih pemimpinnya.
"Kita bukan kerajaan atau monarki. Rakyatlah yang menentukan," tegasnya dalam sebuah video yang beredar di WhatsApp.
Rudy mengajak masyarakat untuk menilai kinerjanya selama ini.
"Mungkin saya terpilih karena memiliki kompetensi, energi, kapasitas, dan kapabilitas," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kapasitas merupakan kemampuan, sementara kapabilitas adalah pengetahuan.
Isu politik dinasti memang sering muncul dalam Pilkada. Di satu sisi, ada kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme. Di sisi lain, ada juga pendapat bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik, termasuk mereka yang berasal dari keluarga politisi.
Terlepas dari pro dan kontra mengenai politik dinasti, yang terpenting adalah masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai politik dan demokrasi. Pendidikan politik yang memadai akan membantu masyarakat dalam membuat pilihan yang tepat saat Pemilu. Masyarakat perlu menilai rekam jejak, visi, misi, dan program kerja para calon pemimpin, bukan sekadar faktor kekerabatan.
Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar mampu mewujudkan kebaikan bagi masyarakat.
Penulis: Agustina
