 |
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Kamis (30/1/2025) – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, TANGERANG - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal positif terhadap permintaan tambahan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini telah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun. Program ini direncanakan untuk lebih diperluas dengan total anggaran menjadi Rp 171 triliun.
“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini akan ditingkatkan, dari Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun, jumlah sentra yang ada akan meningkat dan saya harap ini bisa memberikan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (29/1/2025).
Keputusan untuk penambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran demi mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan memotong pos-pos belanja yang tidak langsung berdampak pada masyarakat, sementara program-program yang memberikan manfaat langsung, seperti MBG, akan diprioritaskan.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat belajar dengan baik,” jelasnya.
Program MBG ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan investasi jangka panjang yang memerlukan anggaran besar dan komitmen dari berbagai pihak. Penambahan anggaran ini bertujuan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang. Sebelumnya, target ini diperkirakan tercapai pada akhir 2025, namun Presiden Prabowo Subianto meminta untuk mempercepat pencapaiannya pada September 2025.
Sri Mulyani juga telah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan berperan serta dalam mendukung kesuksesan program MBG. Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program ini, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi.
“Kami akan terus mendukung program ini, bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian/lembaga lain, untuk memastikan MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan memiliki tata kelola yang kuat,” tambah Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk program MBG merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Presiden Prabowo.
“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Kami sampaikan bahwa untuk memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025, tambahan anggaran yang diperlukan adalah Rp100 triliun,” kata Dadan di acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/205).
Sumber: Antara