 |
Gedung DPR-RI – Foto Net |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyampaikan bahwa publik menginginkan perubahan nyata dari DPR RI jika lembaga tersebut ingin meningkatkan tingkat kepercayaan publik.
Berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada 27 Januari 2025, DPR berada di peringkat ke-10 dari 11 lembaga dalam hal tingkat kepercayaan publik. Sementara itu, Presiden berada di peringkat pertama dengan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi.
Lucius menekankan bahwa yang dibutuhkan publik bukan sekadar jargon seperti "DPR Modern," tetapi perbaikan nyata dalam tata kelola lembaga, yang berujung pada peningkatan kinerja yang dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat.
"Publik menunggu perbaikan tata kelola yang berujung pada peningkatan kinerja dengan hasil yang memadai," ujar Lucius dalam keterangan yang diterima pada Rabu (29/1/2025).
Dia menilai bahwa rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR bukanlah hal yang mengejutkan.
Kepercayaan publik terhadap DPR yang rendah, menurut Lucius, bukan hanya berkaitan dengan DPR periode 2024-2029, tetapi juga mencerminkan citra lembaga legislatif pada periode-periode sebelumnya.
"Pergantian periode DPR setiap lima tahun sekali tidak berdampak signifikan pada perubahan citra dan kinerja lembaga," tambahnya.
Lucius menjelaskan bahwa sejak era reformasi, DPR memiliki kewenangan besar yang seharusnya menjadi kekuatan utama dalam mendorong perubahan.
Namun, kenyataannya, kekuasaan yang besar tersebut tidak sebanding dengan kinerja dan citra buruk yang dimiliki oleh DPR.
Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada buruknya citra DPR adalah kinerjanya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Selain itu, masalah integritas anggota DPR dan kebijakan internal lembaga yang tidak memadai sering kali memicu kritikan publik.
"DPR sebagai wakil rakyat terlihat hanya sebagai jargon. Dalam banyak isu publik, DPR justru sering mengabaikan suara rakyat dan lebih berpihak pada elit," ujar Lucius.
Lucius menambahkan bahwa publik kini menunggu komitmen nyata dari DPR untuk menunjukkan fungsi perwakilan yang seharusnya dijalankan dengan melibatkan rakyat secara lebih bermakna dalam setiap pembahasan regulasi.
"Komitmen DPR untuk menjadi lembaga yang hanya menjadi penonton dalam kinerja pemerintah jangan sampai malah berfungsi untuk bersekongkol dengan pemerintah," tegasnya.
Sumber: Antara