 |
KONFERENSI PERS: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian – Foto Antara |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Produksi padi Indonesia pada periode Januari-Maret 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan signifikan, mencapai hingga 50 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), dengan prediksi kenaikan produksi sebesar 49 persen pada Februari dan 51 persen pada Maret 2025.
"Tiga bulan berturut-turut, moga-moga di April juga baik. Itu angka sementara," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Amran menjelaskan bahwa data yang diberikan oleh BPS sesuai dengan kondisi di lapangan, di mana dengan meningkatnya produksi padi, harga beras yang diterima masyarakat juga cenderung turun. Harga gabah di 70 persen provinsi seluruh Indonesia kini berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram, yang menunjukkan adanya peningkatan hasil produksi dari petani.
"Dulu, harga beras rata-rata di Januari-Februari 2024 sempat menyentuh lebih dari Rp 15.000, bahkan masyarakat antri untuk membeli beras. Sekarang, harganya turun menjadi sekitar Rp 12.000. Ini menunjukkan fakta lapangan yang linier dengan data BPS," ungkap Amran.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) dan BPS mengumumkan kerja sama yang baru dijalin untuk memperkuat pengumpulan dan validasi data pertanian. Dengan penandatanganan nota kesepahaman, keduanya sepakat bahwa seluruh data pertanian harus dikeluarkan oleh BPS, guna menghindari adanya data yang subjektif atau dipengaruhi kepentingan tertentu.
"Alhamdulillah, kita sudah sepakat bahwa kita satu pintu, yaitu datanya dari BPS, sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Jika masing-masing pihak mengeluarkan data sendiri, bisa menimbulkan subjektivitas yang tinggi," ujar Amran.
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan bahwa kolaborasi antara BPS dan Kementan merupakan langkah penting dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang pertanian.
"Kerja sama ini akan sangat membantu dalam menghasilkan data statistik yang akurat, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan, terutama dalam sektor pertanian," jelas Amalia.
Sumber: Antara