 |
APARTEMEN ASN: Pemerintah membangun 47 tower hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) – Foto Kementerian PUPR |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat menargetkan untuk menyelesaikan pembangunan 47 tower hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya mulai dipindahkan pada bulan April 2025 mendatang.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengatakan, penyelesaian proyek 47 tower apartemen ASN dikebut agar bisa selesai tepat waktu.
"Harusnya tahun ini sudah 47 tower sudah ada. Insya Allah (April sudah rampung semua)," kata Diana di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2025).
Pemerintah sendiri memiliki target agar IKN sudah bisa berfungsi sebagai perkotaan pada tahun 2025 ini. Sementara itu, Yudikatif dan Legislatif berharap IKN bisa rampung pada 2028.
Diana mengatakan, saat ini pihaknya tengah dalam penyiapan Detail Engineering Design (DED) untuk pelelangan sejumlah proyek Yudikatif dan Legislatif. Hal ini khususnya untuk menentukan bentuk kontraknya.
Sedangkan untuk basic design atau desain dasar sudah disiapkan. Diana melanjutkan, desain dasar ini kemudian akan ditindaklanjuti oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
"Karena yang akan melelang dan akan melakukan pembangunan itu di Otorita IKN untuk Legislatif dan juga Yudikatif," ujarnya.
Menurut Diana, kemungkinan besar proses lelang proyek-proyek legislatif dan yudikatif ini bisa dilakukan pada Kuartal I 2025 ini. Hal ini mengingat pendanaannya sudah diajukan oleh Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Sebagai informasi, rencana pemindahan ASN ke IKN mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ASN ke IKN direncanakan sebelum 17 Agustus 2024, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke Januari 2025.
Mundurnya rencana pemindahan ASN ke IKN seiring dengan sejumlah infrastruktur yang belum rampung, ditambah dengan dampak pergantian pemerintahan. Kabar terakhir, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan usai Lebaran atau pada bulan April 2025.
Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, bisa saja pemindahan dimulai April 2025, seperti yang disampaikan Basuki. Namun, dia menegaskan, proses pemindahan membutuhkan Peraturan Presiden (Perpres), dengan kata lain menunggu restu dari Presiden Prabowo Subianto.
"Bisa saja April, kita kan masih menunggu. Perpresnya kan masih belum ditandatangani Presiden, Perpres pemindahannya. Jadi kita juga menunggu arahan," kata Rini saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Di luar itu, Rini mengatakan pihaknya juga masih harus menyusun kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN dari masing-masing kementerian, khususnya kementerian baru. Sebab penambahan jumlah kementerian yang dilakukan Prabowo dari 34 menjadi 48 membuat Kementerian PANRB harus mendata kembali nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN.
Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Zainal Fatah mengatakan, pihaknya tengah mengebut sejumlah pekerjaan pembangunan seperti infrastruktur air minum hingga jalan akses.
"Kemudian Cipta Karya ada air minum, kita tambah kapasitasnya. MUT (Multi Utility Tunnel), sebagian kecil. Perapihan-perapihan," kata Zainal ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat (10/1/2025).
Di luar itu, menurutnya proyek-proyek pembangunan porsi Cipta Karya lainnya sudah rampung di bangun, di antaranya seperti Istana Negara hingga Gedung kantor Kementerian Koordinator (Kemenko). Sedangkan proyek yang belum selesai antara lain ada jalan akses bandara.Meski demikian, Zainal memastikan bahwa infrastruktur dasar di IKN akan rampung dan siap digunakan oleh para ASN.
Sumber: detik.com
