 |
| IKUTI RAKOR: Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Sutikno mewakili Gubernur Kalsel, H Muhidin mengikuti kegiatan rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi yang digelar Kemendagri secara virtual – Foto Pemprov Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Kementerian Dalam Negeri RI menggelar rapat koordinasi (rakor) yang membahas masalah pengendalian inflasi secara virtual, Senin (10/2/2025).
Agenda rutin yang digelar setiap pekan pada hari Senin, di Sasana Bhakti Praja, Jakarta ini diikuti pula oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalsel, Sutikno dari ruang Command Center Setda Kalsel di Banjarbaru.
Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir yang memimpin langsung rakor ini mengingatkan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi, terutama menjelang bulan suci Ramadhan yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga pangan.
Dalam rakor yang dihadiri juga sejumlah narasumber penting, di antaranya Plt Kepala BPS, Amelia Adininggar, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari berbagai lembaga seperti Polri, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog, Tomsi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan kementerian/lembaga terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam mengatasi masalah ini hingga Hari Raya Idul Fitri.
“Saya berharap kepada semua pihak, khususnya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) serta Kementerian/Lembaga terkait, untuk semakin memperkuat koordinasi hingga Hari Raya. Kami menginginkan adanya langkah-langkah konkret yang didasarkan pada analisis situasi terkini. TPID diharapkan lebih serius dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga agar inflasi tetap terkendali,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, berbagai narasumber juga memaparkan langkah-langkah konkret dalam upaya pengendalian inflasi di daerah untuk minggu pertama bulan Februari tahun 2025.
Dalam pertemuan itu, berbagai strategi disusun untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di seluruh daerah, khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menerapkan kebijakan yang efektif guna menekan laju inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.
Ditemui usai acara, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Sutikno menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Menurut Sutikno, harga beberapa komoditas sudah mulai mengalami kenaikan di atas Indeks Harga yang Diterima (IT) atau Indeks Harga Produsen (IHP), baik untuk harga acuan penjualan maupun harga acuan tertinggi.
Lebih lanjut, Sutikno juga menjelaskan bahwa pada Januari lalu, kondisi ekonomi Kalsel cukup baik, dengan hampir semua daerah mengalami deflasi.
“Selama ini, Kalsel selalu berada di posisi tertinggi dalam hal deflasi. Untuk year-on-year, kita berada di angka -0,76%. Namun, jika melihat month-to-month, deflasi kita mencapai -0,76%,” tambahnya.
Meski demikian, Sutikno mengingatkan bahwa kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adalah sesuatu yang wajar.
Oleh karena itu, Dinas Perdagangan Kalsel berencana menggelar operasi pasar di berbagai kabupaten dan kota guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
“Kami akan terus memantau perkembangan harga dan melakukan intervensi jika diperlukan, agar masyarakat tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” tutupnya.
Hadir di comman center perwakilan Kadin Kalsel, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kalsel, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Kalsel, Binda Kalsel dan tamu undangan lainnya.
Sumber: wasaka.kalselprov.go.id