 |
| SANDAR DI PELABUHAN: Kapal-kapal nelayan di Desa Rampa Kotabaru sandar di pelabuhan - Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru mengajukan permintaan kepada BPH Migas untuk menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan.
Hal ini sebagai respons terhadap keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi, terutama yang berada di daerah jauh dari pusat kota.
"Waktu kami reses di kecamatan, banyak keluhan nelayan yang tidak bisa mendapat BBM bersubsidi," ujar Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru Abu Suwandi, Senin (2/2/2025).
Ia mengungkapkan ada dua faktor penyebabnya, yakni kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang tidak mencukupi dan minimnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Masalah ini pun dibahas dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru ke kantor BPH Migas di Jakarta bersama Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru.
"Kami sampaikan bahwa dengan jumlah nelayan yang mencapai 7.000 lebih, SPBN yang ada di Kotabaru tidak bisa menjangkau. Kedua, kami juga memohon agar kuota BBM bersubsidi untuk nelayan ditambah," kata Abu.
Dengan penambahan kuota dan SPBN, ia berharap distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di Kotabaru ke depannya bisa lebih merata.
Ia juga mengatakan saat ini SPBN hanya terpusat di kota sehingga nelayan di wilayah lain tak bisa ikut menikmati BBM bersubsidi.
"Semoga di setiap kecamatan bisa ada SPBN, jangan hanya di kota, karena mereka mengambilnya jauh akhirnya ada lagi cost yang keluar," tambahnya.
Menanggapi usulan ini, Abu mengatakan BPH Migas akan mendata lagi kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan di Kotabaru.
Selanjutnya, pemerintah daerah diminta mengajukan secara resmi permintaan penambahan kuota melalui pemerintah provinsi.
"Harus ada permintaan dari daerah terkait penambahan kuota ke provinsi, nanti datanya diserahkan ke BPH Migas," katanya.
Penulis: Nazat Fitriah