 |
| DISKUSI: Kementrian ATR/BPN memaparkan capaian kinerja kementeriannya dalam Raker dengan Komisi II DPR RI, kamis (30/1/2025) lalu di Gedung Nusantara II, Jakarta - Foto Dok Rilis ATR/BPN |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja kementeriannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kamis (30/1/2025) lalu di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Dalam Raker tersebut, Menteri Nusron menegaskan bahwa pelaksanaan program 2024 telah berjalan optimal, dengan realisasi belanja mencapai 99,04 persen dan menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melampaui target hingga 102 persen.
“Beberapa program prioritas bahkan melebihi target. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) misalnya, dari target 8,4 juta bidang, realisasinya mencapai 11,6 juta bidang atau 137 persen. Selain itu, sertipikasi hak atas tanah dalam PTSL juga melampaui target dengan total 3,7 juta sertipikat yang telah diterbitkan,” tegasnya.
Target Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2025:
- Penerbitan dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk 127 kabupaten/kota.
- Sertipikasi hak atas tanah: 3.049.950 bidang.
- Penyelesaian pendaftaran tanah: 4.488.900 bidang.
- Percepatan sertipikasi tanah ulayat.
- Redistribusi tanah: 175.865 bidang.
- Penataan akses reforma agraria: 43.200 ΚΚ.
Target Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2025:
- Pemetaan zona nilai tanah: 659.900 hektare.
- Pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) dan Tanah Terlantar
- Penertiban dan pengendalian HGU yang telah habis masa berlakunya.
- Pelepasan tanah yang tidak dimanfaatkan: 26.000 hektare.
- Penerbitan SK tanah terlantar.
- Penyelesaian 2.151 perkara sengketa dan konflik pertanahan.
Paparan mentri ATR/BPN Nusron Wahid mendapatkan apresiasi dan dukungan dari komisi II DPR RI.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan,” timpal Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” tambah Anggota Komisi II DPR RI Gunawan.
“Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah, (Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang, red),” jelas Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe.
Hadir mendampingi Menteri Nusron secara luring dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia beserta jajaran.
Sumber: Rilis ATR/BPN