 |
FORUM PERANGKAT DAERAH: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah 2025 untuk menjaring berbagai isu strategis dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian – Foto Diskominfo Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel menggelar Forum Perangkat Daerah 2025 untuk menjaring berbagai isu strategis dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Forum ini menjadi sarana untuk penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan daerah, serta sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melayani masyarakat.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menjelaskan bahwa forum ini bertujuan untuk merumuskan permasalahan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada di wilayah Kalsel.
“Forum ini akan menghasilkan draf Rancangan Awal RPJMD dan Renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029,” ujarnya di Banjarmasin, Senin (3/2/2025).
Irfan mengungkapkan bahwa dalam hal ketenagakerjaan, Provinsi Kalsel pada tahun 2024 memiliki tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,20 persen, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mencapai 70,22 persen.
Meski mengalami penurunan TPT dibandingkan tahun 2023, tantangan utama tetap pada ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan yang sesuai dengan keahlian.
“Masalah ketenagakerjaan yang masih klasik seperti lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian, rendahnya motivasi kewirausahaan, serta kurangnya fasilitas pelatihan yang memadai, menjadi perhatian kami. Ditambah dengan tantangan revolusi industri 4.0 yang menggeser peran pekerjaan konvensional, kami perlu solusi lebih lanjut,” kata Irfan.
Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel menargetkan program-program prioritas seperti pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan pengembangan hubungan industri.
“Kami berharap melalui program ini, kualitas tenaga kerja di Kalsel dapat meningkat, pengangguran dapat berkurang, dan lapangan kerja yang produktif dapat tercipta,” tambah Irfan.
Dalam bidang ketransmigrasian, Irfan menjelaskan permasalahan terkait terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria Clear and Clean (2C) dan layak huni, serta rendahnya legalitas kepemilikan lahan transmigrasi.
“Untuk itu, program pengembangan kawasan transmigrasi akan dioptimalkan agar pendapatan dan kualitas hidup masyarakat transmigrasi serta warga sekitar dapat meningkat,” ujarnya.
Irfan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan pelaksanaan program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
“Sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting agar program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: diskominfomc.kalselprov.go.id