 |
| Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono. Foto-CNN Indonesia |
BORNEOTREND.COM, JAKARTA - Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2028.
"Kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk pembangunan infrastruktur tahun 2025-2028 yang bersumber dari APBN, telah disetujui Presiden RI dalam Ratas 21 Januari dan 3 Februari 2025 sebesar Rp48,8 triliun," kata Basuki dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Rabu (12/2).
Basuki menjelaskan anggaran Rp48,8 triliun itu akan digunakan untuk pekerjaan fisik, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan Multi Utility Tunnel (MUT) Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 18 dan IC dengan total panjang 12,2 km.
Kemudian, pembangunan komplek perkantoran legislatif termasuk gedung MPR, DPR, dan DPD. Lalu, penataan kawasan meliputi Rest Area Sepaku , Pusat Riset Wanagama, Rehabilitasi Glamping, koridor Pasar Sepaku, dan Pos Jaga.
Anggaran juga akan digunakan untuk pengelolaan infrastruktur yang sudah terbangun.
"Jadi semua yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR diserahkan ke Otorita untuk dipelihara dan difungsikan" kata Basuki.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dikerjakan Kementerian PU akan tetap dilanjutkan. Hal tersebut pun telah dijamin Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
"Beliau (Dody) bersurat kepada kami disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan pembangunan infrastruktur sudah berjalan. Dan Otorita IKN akan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang baru," katanya.
Sementara itu, Basuki mengatakan anggaran OIKN pada 2025 dipangkas sebesar Rp1,15 triliun dari Rp6,3 triliun menjadi Rp5,24 triliun.
"Efisiensinya Rp1,5 triliun yang ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian, seminar, kegiatan seremonial, dan ATK (alat tulis kantor)," katanya.
Sumber: CNN Indonesia