 |
HPN: Kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Hotel Galaxy diisi dengan seminar bertajuk "Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital Untuk Pers Bertanggung Jawab” – Foto Ist |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Seminar bertajuk "Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital Untuk Pers Bertanggung Jawab" digelar saat kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Jumat (7/2/2025).
Seminar ini menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, di antaranya Ketua Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Seluruh Indonesia Muhammad Faisal MP, Sekretaris PWI Kalsel Toto Fachrudin, Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Suprapto Sastro Atmojo, Penasehat LKBPH-PWI Dr Zacky Anthony dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman terhadap kemajuan teknologi informasi dalam berinteraksi dengan media, baik sebagai institusi maupun individu.
Hendry menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di berbagai daerah sering kali berhadapan dengan media dalam kapasitas kelembagaan maupun personal.
Saat masih menjabat di Dewan Pers, Hendry sering menemui ketegangan antara personel media dengan Diskominfo, terutama terkait distribusi anggaran iklan dan advertensi.
"Salah satu tantangan yang kerap terjadi adalah peran Diskominfo dalam pendistribusian anggaran iklan. Kadang-kadang, ada intervensi dari pihak lain, seperti beberapa instansi yang meminta bantuan tertentu. Hal-hal semacam ini masih menjadi tantangan dalam praktiknya," ujar Hendry.
Lebih lanjut, ia menyoroti regulasi yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers, seperti verifikasi dan sertifikasi media, serta aturan kerja sama yang seharusnya menjadi pedoman. Namun, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan diwakilkan Asisten Administrasi Umum Setdaprov, Ahmad Bagiawan menyampaikan apresiasi kepada insan pers atas dedikasi mereka dalam menjaga demokrasi di Indonesia.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan insan pers yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga marwah demokrasi di negeri ini. Kehadiran Bapak/Ibu sekalian dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional di Kalimantan Selatan ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Semoga kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi insan pers di Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Kalimantan Selatan juga menekankan bahwa perubahan teknologi berdampak besar pada dunia pers, mulai dari cara memperoleh informasi, mengemas konten, hingga mendistribusikan berita kepada masyarakat.
Sejalan dengan transformasi tersebut, pemerintahan juga mengalami perubahan fundamental melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam konteks seminar ini, Gubernur Kalimantan Selatan menegaskan bahwa publikasi media berbasis birokrasi digital harus tetap mengedepankan prinsip pers yang bertanggung jawab.
Oleh karena itu, peran strategis organisasi profesi wartawan dan Dewan Pers menjadi sangat krusial dalam menjaga marwah profesi jurnalistik.
“Pers Indonesia harus tetap menjalankan fungsinya secara profesional dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita perlu mengambil langkah dan kebijakan yang tepat agar dunia jurnalistik terus berkembang lebih baik dan semakin profesional,” tutupnya.
Seminar Hari Pers Nasional (HPN) 2025 membahas era digital yang semakin berkembang pesat, transformasi publikasi media berbasis birokrasi digital menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya menciptakan pers yang bertanggung jawab.
Digitalisasi sistem birokrasi media tidak hanya mempercepat alur informasi tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan berita yang disampaikan kepada publik.
Di era digital yang semakin berkembang pesat, transformasi publikasi media berbasis birokrasi digital menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya menciptakan pers yang bertanggung jawab.
Digitalisasi sistem birokrasi media tidak hanya mempercepat alur informasi tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan berita yang disampaikan kepada publik.
Penerapan teknologi dalam birokrasi media memungkinkan proses verifikasi berita menjadi lebih sistematis dan cepat.
Digitalisasi juga mempermudah kerja sama antara media dan lembaga pemerintah dalam penyebaran informasi yang valid serta mencegah penyebaran berita hoaks.
Transformasi birokrasi digital juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas media. Dengan adanya sistem pelacakan sumber berita dan mekanisme umpan balik yang lebih terbuka, publik dapat lebih mudah memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Hal ini membantu mendorong media untuk lebih bertanggung jawab dalam menyajikan berita yang objektif dan berimbang.
Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan birokrasi digital dalam media juga menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah infrastruktur digital yang belum merata, keamanan data, serta regulasi yang masih perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Selain itu, adaptasi terhadap teknologi baru juga menjadi kendala bagi sebagian pelaku industri media yang belum sepenuhnya siap bertransformasi secara digital.
Seminar ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara media dan pemerintah, sehingga tercipta kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua pihak.
Penulis: Realita