 |
| FOTO BERSAMA: Kegiatan Bimtek Website KIM dan sosialisasi SP4N – Layanan SP4N Lapor se-Kabupaten Batola, Rabu (26/2/2025) lalu di Pop Hotels Banjarmasin. Acara tersebut di tutup langsung oleh Wakil Bupati Batola Herman Susilo - Foto Dok Kominfo Batola |
BORNEOTREND.COM, KALSEL- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan acara Bimtek Website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) se-Kabupaten Batola, Rabu (26/2/2025) lalu di Pop Hotels Banjarmasin. Acara tersebut di tutup langsung oleh Wakil Bupati Batola Herman Susilo.
Herman susilo dalam sambutannya mengatakan KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Baginya juga penyebaran informasi sangatlah penting, karena dapat membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, hingga hak masyarakat. Penyebaran informasi yang transparan juga memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi.
“KIM juga merupakan mitra pemerintahan dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat. Sehingga akan terwujud masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi. Selanjutnya berkenaan dengan SP4N Lapor, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan merupakan isu hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan, karena pelayanan publik di indonesia cenderung ditempat sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan. Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik merupakan tujuan dari agenda reformasi pemerintah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia harus terkelola secara efektif dan terintegrasi.
“Untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional. Pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat. Pemerintahan harus hadir ditengah masyarakat diera keterbukaan informasi publik seperti saat ini,” tutupnya.
Sumber: Kominfo Batola