 |
| Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, membuka kegiatan Konsultasi Publik Dokumen RPJMD 2025-2030 di Hotel Ebony. Foto-Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, membuka kegiatan Konsultasi Publik Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 di Hotel Ebony, Batulicin, Minggu (16/7/2024).
Dalam sambutannya, Bang Arul—sapaan akrab Bupati Tanahbumbu—menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia menekankan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.
"Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang selaras dengan visi-misi Tanah Bumbu serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi," ujar Bang Arul.
Sebagai bagian dari proses perencanaan yang partisipatif dan transparan, konsultasi publik ini menjadi momentum penting untuk menghimpun masukan dan saran dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan agar RPJMD dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, dan aspirasi masyarakat Tanah Bumbu.
Bang Arul juga mengajak seluruh peserta untuk berdiskusi secara konstruktif guna meningkatkan kualitas dokumen RPJMD. "Kita harus memastikan dokumen ini lebih realistis, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan prinsip pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. "Setiap kebijakan harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata," harapnya.
Turut hadir dalam forum ini Ketua TP PKK Tanahbumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, Plh Sekretaris Daerah Yulian Herawati, serta Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin yang dipimpin Rektor Prof. Dr. Ahmad.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bappeda-Litbang Provinsi Kalimantan Selatan, kepala SKPD, camat se-Kabupaten Tanah Bumbu, serta perwakilan organisasi masyarakat (Ormas).