![]() |
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Tanah Laut mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Foto-Istimewa |
BORNEOTREND.COM, KALSEL – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Tanah Laut mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Antisipasi dan Mitigasi Potensi Konflik Lahan di Kabupaten Tanah Laut di Aula Kantor Kecamatan Pelaihari, Rabu (19/03/2025). Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi dan pemahaman hukum terkait sengketa lahan kepada pemuda dan mahasiswa di Tanah Laut.
Ketua Umum HMI Cabang (P) Tanah Laut, Muhamad Hartono, menyampaikan bahwa diskusi ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk memahami aturan hukum yang berkaitan dengan legalitas lahan dan potensi konflik yang sering terjadi di daerah.
FGD ini dihadiri berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa HMI Cabang Persiapan Tanah Laut, BEM Politala, serta perwakilan Organisasi Kepemudaan (OKP) lainnya. Diskusi dipandu oleh Joko Pitoyo, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut, yang menyoroti persoalan legalitas lahan di desa yang kerap menjadi pemicu konflik.
“Sering terjadi tanah atau lahan di wilayah desa dibuatkan legalitas berupa surat supradik tanpa koordinat yang jelas,” ujar Joko. Ia juga menekankan risiko kerusakan lingkungan serta hilangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam akibat konflik lahan.
Ahmad Hairin, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum SETDA TALA, menyoroti kompleksitas konflik lahan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Ia menekankan pentingnya dialog serta mediasi dalam penyelesaian sengketa.
“Jika terjadi sengketa, itu berarti ada perselisihan antara individu dengan pemerintah atau perusahaan,” jelasnya.
M. Rian Zakaria, Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami bersama pemerintah daerah terus berupaya menjalin kerja sama agar seluruh masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya yang ada,” katanya.
Melalui FGD ini, diharapkan peserta dapat berperan aktif dalam menyelesaikan konflik lahan serta mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut.
Penulis: Syaiful