 |
| TINJAU PERTANIAN: Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman saat meninjau optimalisasi lahan pertanian di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan – Foto MC Kalsel |
BORNEOTREND.COM, KALSEL - Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman menilai Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan nasional, dengan luas lahan 343 ribu hektare yang dapat menghasilkan hingga 8 juta ton panen. Pernyataan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi Akselerasi Kegiatan Optimasi Lahan dan Cetak Sawah menuju Indonesia Swasembada Pangan di Banjarbaru, Selasa (18/3/2025).
"Dengan luas lahan 343 ribu hektare, Kalsel dapat menghasilkan panen mencapai 7 hingga 8 juta ton. Ini akan sangat mendukung program ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Dalam acara yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian dan 1.097 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) se-Kalsel tersebut, Andi menekankan pentingnya dukungan dari Forkopimda dalam mengawal program optimasi lahan ini.
"Jika hal ini tercapai, kesejahteraan masyarakat Kalsel bisa meningkat 7 hingga 8 kali lipat, dan Kalsel bisa menjadi salah satu provinsi dengan hasil panen terbaik di Indonesia," tambah Andi.
Lebih lanjut, Andi menyampaikan kekhawatirannya tentang ketahanan pangan global yang sedang terancam akibat perang dagang antarnegara.
"Sektor ketahanan pangan harus dijaga dengan baik. Jika kita bisa memastikan ketahanan pangan dalam negeri, kita akan lebih aman menghadapi ketidakpastian global," tegasnya.
Untuk mendukung program ini, Kementerian Pertanian akan memberikan anggaran dan alat pertanian yang diperlukan. Andi menekankan agar penggunaan anggaran tersebut dijaga dengan baik.
"Kami akan mengawal penggunaan anggaran ini. Jika ada Bupati yang merasa tidak sanggup, lebih baik diskusikan masalahnya sekarang daripada merugikan masyarakat nanti," tegasnya.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, menyambut baik bantuan dari Kementerian Pertanian yang akan disalurkan untuk pengembangan sektor pertanian di wilayahnya.
Bantuan tersebut rencananya akan diberikan kepada Bupati atau Walikota di 13 kabupaten/kota di Kalsel, dengan tahap pertama sebesar Rp 1 Triliun untuk 50.000 hektare optimasi lahan.
Muhidin juga mengingatkan Bupati yang tidak hadir dalam kegiatan tersebut untuk segera melapor dan memastikan kesiapan dalam menerima bantuan yang akan disalurkan.
"Jika ada Bupati yang tidak hadir, anggaran bantuan akan ditahan sementara oleh Kementerian Pertanian," ujarnya.
"Saya minta Bupati yang tidak hadir untuk segera menghadap saya agar bisa membuat laporan kepada Menteri."
Dengan langkah-langkah tersebut, Kalsel diharapkan dapat mengoptimalkan potensi sektor pertanian dan memberikan kontribusi besar bagi ketahanan pangan nasional.
Sumber: diskominfomc.kalselprov.go.id