 |
Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, membuka Rapat Koordinasi DPD APDESI Kalsel. Foto-wasaka.kalselprov.go.id |
Acara yang berlangsung di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin, pada rabu (26/3) petang ini juga dirangkaikan dengan buka puasa bersama.
Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalsel, H. Muhidin menekankan pentingnya momentum ini sebagai lebih dari sekadar ajang silaturahmi.
“Momentum ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam upaya membangun Banua yang lebih maju dan sejahtera,” ujar Adi Santoso saat membacakan sambutan Gubernur.
Menurut H.Muhidin, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, di mana kepala desa dan perangkatnya memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Gubernur Kalsel juga mengungkapkan capaian membanggakan dalam pembangunan desa di Kalsel.
Hingga tahun 2024, sebanyak 92 persen wilayah Kalsel terdiri dari desa, dengan pencapaian signifikan berupa penghapusan status desa tertinggal dan sangat tertinggal.
“Sebanyak 811 desa kini berstatus mandiri, 834 desa masuk kategori maju, dan 221 desa berkembang. Ini merupakan lompatan besar dibandingkan tahun 2016, ketika sekitar 80 persen dari 1.871 desa masih masuk kategori tertinggal dan sangat tertinggal,” ungkapnya.
Atas capaian tersebut, Kalsel menerima penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2024, sebagai provinsi yang berhasil menuntaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal.
Meski telah mencapai kemajuan pesat, H.Muhidin menegaskan bahwa tantangan ke depan masih besar.
Dalam rangka menyongsong Visi Indonesia Emas 2045, seluruh desa berkembang di Kalsel diharapkan dapat naik status menjadi desa maju dan mandiri.
“Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang kita canangkan, yakni pembangunan ekonomi berkelanjutan, merata, dan berbasis syariah,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Umum Apdesi Pusat, Surta Wijaya, menegaskan komitmennya dalam membangun ekonomi desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/3), pemerintah membahas rencana pembentukan koperasi tersebut sebagai solusi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tanpa mengganggu alokasi dana desa.
Surta Wijaya menyatakan bahwa koperasi ini akan menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha produktif secara mandiri dan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung penuh agar koperasi ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan sekaligus menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat desa.
Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel, 370 kepala desa dari 8 kabupaten/kota se-Kalsel, serta perwakilan pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel, Ketua DPD Papdesi Kalsel, serta tamu undangan lainnya.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan dapat terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan desa guna memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh Kalsel.
Acara dilanjutkan dengan doa bersama dan berbuka puasa, kemudian diteruskan dengan rapat koordinasi yang akan berlangsung setelah berbuka puasa bersama dan sholat berjamaah.
Sumber: wasaka.kalselprov.go.id