BORNEOTREND.COM, KALSEL - Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang pelayanan publik pada tahun 2024. Tiga penghargaan penting berhasil diraih, yakni Predikat Pelayanan Prima dalam Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Predikat “A” untuk indeks Reformasi Birokrasi (RB), serta Predikat “BB” untuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan masyarakat Kota Banjarmasin.
“Penghargaan ini harus menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” ujarnya usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Publik se-Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (17/4/2025).
Rakor tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Dalam arahannya, Wamen PAN-RB menegaskan pentingnya sinergi dalam pengembangan pelayanan publik di Kalimantan Selatan. Ia mengapresiasi komitmen kuat pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Petugas harus melayani dengan tulus, cepat merespons, dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Purwadi Arianto.
Wali Kota Banjarmasin didampingi Kepala SKPD terkait menyimak arahan tersebut dengan seksama. Rakor ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama keberlanjutan pengelolaan SP4N-LAPOR secara digital, serta pemberian apresiasi atas tata kelola pemerintahan di wilayah Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setdako Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari, mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan dalam kategori PEKPPP dan RB, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki.
“Untuk implementasi SAKIP memang sedikit menurun. Selain itu, Mal Pelayanan Publik belum dievaluasi karena baru dibentuk tahun lalu. Kategori budaya kerja BerAKHLAK juga masih kami kaji lebih dalam,” terang Ayu.
Pihaknya berkomitmen untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemprov Kalsel dan Kemenpan RB guna memperbaiki kelemahan yang ada. Ia berharap tahun depan Pemko Banjarmasin bisa mencakup semua kategori penilaian pelayanan publik.
Penulis: Realita Nugraha